Musi Rawas Utara, BP- Upaya menghadirkan pola pengamanan yang lebih manusiawi dan transparan kini mulai diwujudkan Brimob Polda Sumatera Selatan. Melalui Batalyon B Pelopor, satuan elit kepolisian tersebut memperkenalkan mekanisme baru penanganan unjuk rasa, terutama aksi massa yang berpotensi menutup jalan negara- isu yang kerap memicu kemacetan dan ketegangan sosial.
Terobosan ini tidak lahir tanpa alasan. Dalam tiga tahun terakhir, Kabupaten Musi Rawas Utara tercatat mengalami sedikitnya lima kali penutupan jalan negara akibat demonstrasi.
Rentetan kejadian itu menjadi alarm bahwa komunikasi antara masyarakat dan pemangku kebijakan masih belum optimal, sehingga dibutuhkan pola respons yang lebih adaptif dan berorientasi pada dialog.
Selama ini, sebagian publik menilai penanganan massa aksi terlalu menonjolkan pendekatan represif, terutama karena minimnya mekanisme negosiasi di lapangan. Lewat proyek perubahan bertajuk “Strategi Kepemimpinan Brimob dalam Penanganan Unjuk Rasa Menutup Jalan Negara melalui Tata Kelola Humanis dan Kolaboratif”, Brimob Sumsel mencoba mengubah persepsi itu.
Mereka mendorong paradigma baru: menjaga keamanan harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap demokrasi dan martabat masyarakat.
SOP Baru: Dari Barikade Fisik ke Dialog Terbuka
Model penanganan yang diluncurkan mencakup berbagai pembaruan strategis, antara lain:
Penyusunan SOP berbasis HAM sebagai panduan utama di lapangan.
Pembentukan forum kolaborasi lintas instansi untuk memperkuat koordinasi.
Pelatihan negosiasi dan komunikasi persuasif bagi personel Brimob.
Penggunaan dashboard digital untuk memantau situasi secara real time.
Simulasi terpadu bersama pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya.
Dalam pendekatan baru ini, dialog dan penyelesaian damai ditempatkan sebagai garis depan respons, menggantikan ketergantungan pada barikade fisik atau peralatan taktis.
Membangun Kultur Baru di Tubuh Brimob
Komandan Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Sumsel sekaligus penggagas program, AKBP Andiyano SKM, MH, menegaskan bahwa langkah ini tidak sekadar memoles SOP, tetapi membangun kultur baru dalam tubuh Brimob.
“Kami ingin masyarakat melihat Brimob sebagai pelindung, bukan ancaman. Ketika masyarakat turun ke jalan, itu pertanda ada komunikasi yang perlu diperbaiki. Pendekatan humanis bukan kelemahan, melainkan puncak profesionalisme,” jelasnya.
Andiyano menegaskan keberhasilan tidak lagi semata dinilai dari stabilnya situasi, tetapi juga bagaimana aspirasi masyarakat disalurkan tanpa mengganggu hak publik lainnya.
“Jika unjuk rasa bisa berlangsung tanpa menutup jalan negara karena komunikasi berjalan baik, itulah keberhasilan. Aksi damai tanpa gesekan adalah buah tata kelola yang tepat,” tambahnya.
Target: Menjadi Model Nasional Penanganan Aksi Massa
Saat ini program tersebut berstatus pilot project dan tengah memasuki fase penguatan implementasi. Brimob Sumsel menargetkan model ini dapat diadopsi secara nasional melalui jalur kebijakan berjenjang, sehingga seluruh jajaran kepolisian di Indonesia dapat menerapkan standar penanganan aksi yang lebih modern dan berimbang.
Dengan pendekatan ini, Brimob Polda Sumsel tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga menjadi bagian dari pendewasaan demokrasi Indonesia—menghadirkan dialog, empati, dan pelayanan publik sebagai fondasi utama dalam menghadapi dinamika aksi massa.
