Palembang, BP- Anggota DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) yang merupakan politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Juanda Hanafiah mengkritik kinerja 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra Komisi II DPRD Sumsel yang dinilainya bermasalah.
“Dari 10 OPD yang ada di Komisi II selama dua tahun ini tidak ada program yang di jalankan kecuali bayar-bayar gaji saja.Sehingga sangat sayanglah orang –orang pintar yang duduk disana tetapi tidak di bekali dengan alokasi anggaran,” katanya dalam rapat paripurna LXXXVIII (88) DPRD Sumsel dengan agenda mendengarkan jawaban Gubernur atas pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahn Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran (TA) 2023, Rabu (28/8) di ruang rapat paripurna.
Oleh karena itu menurut Juanda , sejalan dengan visi dan misi pihaknya meminta kedepan Pemerintah Daerah mempertimbangkan ini, karena sesuai tujuan pembangunan adalah meningkatkan derajat termasuk perekonomian dari masyarakat.
“ Tapi kalau seperti ini rasanya sulit kita mewujudkan itu , oleh karena itu tadi kami melihat belum terjawab apakah ini akan dipertimbangkan atau tidak ,” katanya.
Juanda juga mengkritik soal anggaran yang selama ini dialokasikan untuk bidang ekonomi itu sangat rendah hanya 3,5 persen dari APBD yang kalau di lihat di daerah-daerah lain itu sekitar 10 persen.
“ Untuk itu kami mempertanyakan itu dalam pandangan kami kemarin sekaligus meminta agar kedepan itu agar memperhatikan ini, karena jelas alokasi anggaran yang di alokasikan selama ini tidak menunjang visi dan misi Gubernur maupun LKPJ Provinsi Sumsel dimana visi dan misinya itu meningkatkan perekonomian berbasis perekonomian berbasis pertanian, pertambangan dan sebagainya sedangkan anggaran hanya 3,5 persen,” katanya.
Pihaknya berharap saat rapat paripurna mendengarkan jawaban seperti ini ada pegangan karena tidak ada buku yang mau disimak dalam rapat paripurna ini.
“ Bukannya kita percaya dengan apa yang disampaikan , tetapi rasanya dokumen seperti itu harus ada di paripurna karena itu menjadi bahan kita, kajian kita kedepan untuk melihat apa yang direncanakan dan apa yang menjadi dasar pemerintah,” katanya.
Sekda Sumsel, Drs. H. Edward Chandra, MH, memahami maksud apa yang yang diharapkan Juanda Hanafiah seperti yang disampaikan dalam rapat-rapat baik di banggar dan rapat komisi untuk Pemprov memberikan atensi terhadap anggaran bidang perekonomian dan pihak Pemprov Sumsel sependapat dengan apa yang disampaikan.
“ Ini akan menjadi perhatian kami terutama untu program 2024 untuk tetap di kawal dan tentu kedepannya untuk menjadi perhatian mengenai prosentase mendorong perekonomian seperti yang bapak sampaikan pertanian, perkebunan, perikanan dan termasuk bidang jadi potensi Sumsel , kami akan perbaiki termasuk dalam struktur jawaban kedepan ini kami perbaiki agar lebih mengena dari masing-masing pandangan fraksi ,” katanya.
Terhadap belum adanya dokumen yang dibacakan di meja anggota DPRD Sumsel , dia memohon maaf baik dari sisinya penyiapan dari staf maupun dari Sekwan kedepan akan menjadi catatan dan segera di perbaiki termasuk harapan untuk di sampaikan masing-masing fraksi akan disampaikan setelah rapat ini .#udi