Palembang, BP- Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. Hal ini diumumkan secara resmi oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), Rabu (29/3).
Padahal ajang tersebut seharusnya digelar 20 Mei dan 11 Juni. Enam kota termasuk Sumatera Selatan (Sumsel) juga telah bersiap sebagai tuan rumah. FIFA tak mengungkap alasan secara pasti pembatalan Indonesia menjadi host. Federasi hanya menyebut RI gagal karena “situasi yang terjadi saat ini”.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Mgs Syaiful Padli menilai jika hari ini Indonesia dihukum oleh FIFA maka dia melihat dalam surat FIFA tidak dijelaskan secara ekplisit karena adanya penolakan masyarakat Indonesia terhadap kontingen Israel .
Hal tersebut dikemukakan politisi PKS ini usai menerima rombongan gabungan Barisan Advokat dan Jawara (Bung Baja) Idasril SE SH. MH yang menyampaikan aspirasi terkait sangsi FIFA kepada Indonesia terkait Piala Dunia U-20 di ruang Banggar DPRD Sumsel, Jumat (31/3).
Hadir anggota DPRD Sumsel lainnya David Hardianto Aljufri, Alfrenzi Panggarbesi.
Tapi menurutnya salah satunya yang menjadi catatan FIFA adalah tragedi Kanjuruhan yang 135 orang meninggal dunia itu, kemudian infastruktur yang belum 100 persen selesai dengan waktu sudah mepet, ini menjadi pertimbangan FIFA , jadi jangan sampai ini di generalisir gara-gara kita menolak Israel kemudian FIFA menghukum , ini menurut saya tidak baik menurut saya,” katanya sembari menegaskan pihaknya tidak menolak piala dunia .
Selain itu kedepan menurutnya FIFA tidak berlarut-larut dalam memberikan sangsi yang berlebih bagi Indonesia.
“ Cukup kita tidak menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia U-20, tapi kita bisa mengikuti even sepak bola internasional lainnya , jangan sampai kita melihat potensi talenta kita ini tidak tersalurkan, kita masih mengharapkan FIFA bijak dalam memberikan sangsi untuk Indonesia karena kita tidak menolak piala dunia prinsipnya,” kata Kabid Humas DPW PKS Sumsel.
Selain itu menurutnya Stadion di Jakabaring Sport City ini penggunaannya tidak harus menunggu even piala dunia, even lain harusnya juga stadion itu bisa digunakan.
“ Tercatat ada beberapa even dari Dinas Pemuda dan Olahraga, ini akan menggunakan Stadion di Jakabaring, jadi tidak ada hal yang menurut saya mubazir , apalagi anggarannya di berikan untuk kegiatan kedepan, salah satunya untuk piala dunia juga untuk kegiatan-kegiatan lainnya,” katanya
Mudah-mudahan dengan stadion yang bagus ini menurut politisk PKS ini berharap diiringi dengan prestasi yang meningkat di Sumsel.
“ Dan saya kita stadion di Jakabaring perlu terus dilakukan renovasi, ini sudah banyak keluhan ke kami, misalnya beberapa venue tidak layak lagi dan butuh perbaikan , jadi venue internasional di Jakabaring ini kalau tidak di manfaatkan saya kira juga akan mubazir,dengan adanya renovasi ini kedepannya bisa dimanfaatkan dan BUMD yang mengelola bisa membuat even-even sehingga bisa menghasilkan income untuk daerah,” katanya.
Sedangkan Ketua Harian gabungan Barisan Advokat dan Jawara (Bung Baja) Idasril SE SH. MH menilai sangat menyesalkan juga sangsi FIFA terhadap Indonesia dan ini menurutnya pilihan yang tidak bijak dari FIFA sendiri.
“ Bahwa negara kita memang tidak memiliki hubungan diplomatik dan konstitusi kita juga mengatur bahwa Israel adalah sebuah negara penjajah itu sudah menjadi komsumsi umum di dunia ini , jadi sangat wajar sekali sebenarnya bangsa Indonesia itu tidak setuju dengan tim Israel bukan dengan piala dunianya, itu yang perlu di catat,” katanya.
Pihaknya ingin konsisten dan ingin berbicara di jalurnya dimana tidak ada bangsa Indonesia dan Bung Baja menolak piala dunia tapi menolak kehadiran tim sepak bola U-20 Israel .
“ Kami rasa FIFA pun sebagai organisasi sepak bola harus bijak, dan bukan hanya Indonesia yang menolak itu, ada beberapa negara juga yang menolak Israel seperti Mesir, Malaysia, Iran dan ini sudah menjadi komsumsi umum,” katanya.
Karena itulah menurutnta tugas petinggi negara Indonesia, bagaimana menyakinkan pejabat FIFA dan menyampaikan bahwa Indonesia sebagai negara yang berdaulat tidak bisa di intervensi dengan hal-hal seperti itu .
“ Daya tawar negara Indonesia harusnya lebih besar daripada sebuah organisasi, ini kita negara , kita punya konstitusi yang mengatur, kita bukan sebuat tempat yang bebas dari aturan karena kita sepakat dengan konstitusi makanya kita harus hormati,” katanya.#udi