BOGOR, BP – Pemilihan Umum (pemilu) 2024 mendatang, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mendorong peserta pemilu menyediakan juru bahasa isyarat atau penerjemah bagi disabilitas tuna wicara untuk setiap kampanye.
Hal ini dikatakan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat diskusi Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan pada Pemilu Serentak 2024 yang dilaksanakan Kementerian Dalam negeri di Bogor, Senin (20/2/2023).
Bagja mengatakan, KPU juga agar dalam menentukan lokasi tempat pemungutan suara (TPS) ramah terhadap akses disabilitas.
Ia mendorong setiap TPS yang terdapat penyandang tunanetra untuk menyediakan template braille.
“TPS yang ramah disabilitas misalnya, harus datar dan tidak sulit dijangkau bagi teman-teman disabilitas. Hal ini akan tergantung pada Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang akan bekerja ke depan. Kami mendorong KPU menentukan akses TPS yang lebih baik lagi,” kata Bagja.
Menurutnya, Bawaslu telah meluncurkan posko kawal hak pilih dan menyediakan call center bagi kelompok rentan. Bawaslu juga telah memetakan kerawanan kelompok rentan di setiap wilayah.
Pihaknya berharap RT dan RW mengambil peran memberikan pendampingan kepada kelompok rentan.
“Inilah yang kami akan lakukan, juga strategi pencegahan dan kerentanan pemilih rentan, sehingga kami harapkan ke depan tidak ada lagi teman-teman pemilih rentan yang tidak mendapatkan akses,” ia menegaskan.
Lebih lanjut, Bagja menerangkan beberapa kelompok retan dalam pemilu yakni pengungsi, pekerja migran, penyandang disabilitas, pemilih pemula, masyarakat adat dan orang yang memiliki masalah administrasi kependudukan.#gus