Pemilu 2024: Inilah Enam Poin Kerjasama Bawaslu dan MUI

109
JAKARTA, BP – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjalin kerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat untuk  menciptakan Pemilu (pemilihan umum) serta pemilihan (pemerintah daerah) tahun 2024 berjalan damai, sejuk, kondusif, berintegritas, jujur, adil dan bermartabat. Ada enam poin kerja sama antara Bawaslu dan MUI.

 

Pertemuan kerja sama dilakukan Senin (6/2/2023)  dimotori  kelima pimpinan Bawaslu sekaligus.  Dalam pertemuan ini MUI sepakat   ikut dalam deklarasi pemilu damai lintas iman yang menolak politisasi identitas, politisasi SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), serta menangkal hoaks (berita bohong).

 

“Kami (Bawaslu) berterima kasih MUI  siap mendukung deklarasi ini, yang akan melibatkan tokoh-tokoh agama yang lain. Ulama bisa ikut meyakinkan masyarakat bahwa pemilu pada Februari 2024 mendatang tidak akan terpecah sampai selesai, yang berlanjut pilkada (pemilihan) pada  November  2024 juga berjalan   tidak  terjadi polarisasi,”  kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dilansir dari laman Bawaslu RI.

 

Bagja mengatakan,  kerja pengawasan pemilu bukan hal  mudah karena banyak orang tidak suka diawasi. “Melarang kampanye di tempat ibadah tentu tidak mudah. Kami berharap tidak didemo berhari-hari seperti pemilu,” ucapnya.

 

Kerja-kerja Bawaslu semoga bisa ditopang  tokoh masyarakat dan tokoh agama, sehingga dapat menciptakan pemilu sejuk yang kondusif dan berintegritas,” ujarnya.

 

Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat  Bawaslu RI,  Lolly Suhenty menuturkan perlunya Bawaslu bersama MUI membuat langkah-langkah strategis. Ia mengatakan,  pada 2023 ini salah satu yang difokuskan Bawaslu adalah penguatan forum warga. “Ulama-ulama bisa banyak mengambil peran dalam forum warga untuk mengedukasi masyarakat,” kata Lolly.

 

Sedangkan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu RI, Puadi  menambahkan, melakukan pelarangan atau penindakan berkaitan dengan politisasi SARA atau politik identitas seperti kampanye di tempat ibadah memang tidak mudah. Ia menceritakan,  saat  menjadi pimpinan Bawaslu DKI Jakarta,  tidak mudah menertibkan poster-poster di tempat ibadah saat Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.

 

“Dengan dukungan tokoh agama, maka ini menjadi proses edukasi yang lebih baik,” ucap Puadi.

 

Lalu,  Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) Bawaslu, Herwyn JH Malonda dalam kesempatannya berbicara menyatakan perlunya pembinaan SDM berspektif keagamaan kepada pengawas pemilu. Menurutnya, MUI bisa memberikan pendidikan moral keagamaan kepada jajaran pengawas pemilu sehingga  semangat dalam bekerja, sebagai amal yang merupakan nilai keyakinan dari agamanya.

 

Baca Juga:  KPU Resmi Tutup Pendaftaran PPK Pemilu 2024

Untuk  diketahui, dalam pertemuan ini kelima pimpinan Bawaslu diterima  Ketua Dewan Pimpinan MUI, M Sodikun serta Sekkretaris Jenderal MUI, H Amirsyah Tambunan.#gus

 

 

Berikut  enam poin kerja sama  Bawaslu dan MUI :
1. Mengajak MUI untuk menciptakan Pemilu dan Pemilihan Serentak  Tahun 2024 yang damai, sejuk, kondusif, berintegritas, jujur, adil dan bermartabat.
2. MUI yang mewadahi organisasi masyarakat Islam bisa dijadikan rujukan bersama untuk menyampaikan kepada ulama, mubaligh, ustad tentang materi– materi damai.berintegritas, jujur, adil dan bermartabat pada Pemilu Serentak Tahun 2024.
3. Mengajak MUI dengan komponen kelompok agama lain serpti NU, Muhammadiyah, PGI, KWI, Walubi, PHDI, dan Matakin untuk melakukan “Deklarasi Pemilu Damai Lintas Iman” dalam rangka menangkal hoaks, politisasi SARA dan polarisasi kelompok.
4. Melakukan sosialisasi bersama MUI dalam kegiatan forum warga untuk mengajak masyarakat menciptakan gerakan berpijak pada Indeks Kerawanan Pemilu Bawaslu dalam rangka pencegahan  setiap pelanggaran pemilu.
5. Melakukan penguatan kerja sama dengan MUI untuk membangun literasi digital pencegahan dan pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024.
6. Melakukan kajian bersama terkait isu -isu pelanggaran pada pemilu yang melanggar nilai–nilai Islam untuk dirumuskan dan difatwakan oleh MUI seperti politik uang, mahar politik, hoaks, atau black campaign.
Komentar Anda
Loading...