PALEMBANG, BP – Suhu kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) walikota Palembang 2024 atau pilwako masih turun naik dan sempat hangat dengan kemunculan nama-nama bakal calon yang tebar pesona.
Saat ini warna kontestasi ditambah dengan munculnya bakal calon dari jalur independen.
Jika melihat pemilihan Walikota atau Pilkada Palembang di 2020, jalur independen cukup bergairah. Ada lima pasangan calon yang mendeklarasikan diri saat itu, mulai dari tiga pasangan calon usungan partai yakni Sarimuda dan Abdul Rozak, Mularis, dan Saidina Ali, Harnojoyo, dan Fitrianti Agustinda (incumbent), lalu dua pasangan calon dari jalur independen yakni M Akbar Alfaro dan Hernoe Roesprijadji juga Mgs Chairil Syah dan Mualimin Pardi Dahlan. Hanya saja dua pasangan calon independen tersebut gagal.
Jelang pilkada Palembang 2024, dari kelima pasangan calon tersebut hanya Fitrianti Agustinda (wakil walikota Palembang), Akbar Alvaro (Ketua DPC Partai Gerindra Palembang) yang sudah digadang-gadangkan kembali mencalonkan diri. Selebihnya, belum terdengar rencana kembali bertarung di pilwako Palembang.
Hanya saja sempat bermunculan nama-nama bakal calon walikota lain yang disebut-sebut akan ikut berkontestasi di 2024, mulai dari Ratu Dewa (Sekda Kota Palembang) dan Nasrun Umar (mantan Sekda Provinsi Sumsel) yang saat ini sudah melakukan publikasi diri.
Lalu ada nama Yulian Gunhar (Ketua DPC PDIP Palembang), Zainal Abidin (ketua DPRD), Yudha Pratomo (Ketua Partai Demokrat Palembang), Danu Mirwando (Anggota DPRD Palembang), Muhammad Hidayat yang diusung partai Golkar, lalu ada Ahmad Zulinto (eks Dinas Pendidikan Palembang) serta Adzanu Getar Nusantara (Anggota DPRD Palembang), Yulian Gunhar (anggota DPR RI dari PDIP) juga sempat masuk polling calon walikota Palembang.
Bahkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Palembang juga sudah mengumumkan lima bakal calon kepala daerah yang akan diusung pada Pilkada 2024 mendatang mulai dari Baharudin (Ketua DPD Palembang), Mgs Syaiful Padli (anggota DPRD Sumsel), Mohd Iqbal Romzi (mantan anggota DPR RI), Muhammad Hibbani (anggota DPRD Palembang) dan Yulfa Cindosari (anggota DPRD Palembang).
Kemudian dari jalur independen ada nama Charma Afrianto, SE, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gencar, yang juga Ketua Umum MP ICMI Muda Wilayah Sumsel dan juga Yan Hariranto SPd (Yan Coga) aktivis Sumsel sudah mendeklarasikan dirinya dan sudah mulai melakukan sosialisasi.
Jalur calon walikota usungan partai politik dan jalur independen ini sama-sama berpeluang menang, tergantung yang berhasil merebut hati masyarakat dengan isu yang dijualnya. Pemilihan 2024 calon mana akan menang, calon usungan parpol atau independen?
Fakta pertarungan kepala daerah di Indonesia terungkap dalam jejak digital di media massa online, pada pilkada serentak 2020 lalu, sebanyak 67 bakal pasangan calon kepala daerah maju melalui jalur independen atau perseorangan dari 734 pasangan calon yang mendaftar di Pilkada serentak 2020. Jumlah 67 calon tersebut hanya enam calon independen yang menang salah satunya dari Papua Barat pasangan Untung Tamsil-Yohana Dina Hindom di Fakfak, Papua Barat yang mengalahkan kompetitornya yang didukung 11 partai politik.
BeritaPagi mengundang berbagai pihak membahas calon walikota Palembang ini dalam dua diskusi pertama bertajuk ‘Siapkan Aktivis Jadi Kepala Daerah’, Senin (26/12), dan diskusi kedua bertema ‘Mencari Sosok Ideal Walikota Palembang 2024-2029’, Sabtu (31/12). Kedua diskusi digelar di Kantor BeritaPagi.
Menurut Direktur Eksekutif Kuala Musi Politika, DR Junaidi, yang juga merupakan mantan Ketus Bawaslu Sumsel, semua calon dari dua jalur ini berpeluang menang, namun ada tiga kunci untuk memenangkan Pilwako Palembang 2024. “Jaringan, backingan, celengan,” kata Junaidi.
Ketiga hal itu yakni jaringan yang kuat, modal yang kuat, dan backingan (dukungan) merupakan penopang seorang calon agar bisa terpilih. “Itu kategori kontestasi yang powerfull,” ucapnya.
Menurut Junaidi siapa menehuhi syarat, baik calon usungan parpol maupun independen berhak meraih tiket calon kepala daerah, hanya saja untuk calon walikota dari kalangan aktivis di Sumsel biasanya terganjal pada modal atau finansial.
Junaidi memprediksi, pilkada 2024 akan lebih hangat karena tanpa petahana yang maju, calon independen disarankannya membuat program yang tidak biasa diusung calon lain. “Contoh menggratiskan iuran PDAM untuk seluruh masjid di Palembang, atau program lahan kuburan,” katanya.
Ia juga menegaskan, setiap kontestasi pilkada calon membutuhkan timses karena akan sulit calon menang tanpa timses.
Sementara itu, pengamat politik dari Stisipol Chandradimuka Palembang, Ade Indra Chaniago, menambahkan, kontestasi pilkada 2024 berbeda dari 2020 lalu, pilkada 2024 tidak ada incumbent sehingga semua masih memiliki peluang yang sama, namun calon dari jalur independen memang harus ekstra kerja keras sebagai konsekuensi tanpa kendaraan politik, maka harus mengumpulkan KTP sebagai bentuk dukungan.
“Kalau mau jujur, peran partai tidak terlalu signifikan, karena yang bergerak ini banyak ya baik tim sukses dan tim keluarga,” ucap dia.
Ade menuturkan, calon walikota jalur independen bisa menjual isu dan program dari banyaknya program dan masalah yang belum diselesaikan walikota saat ini, mulai dari banjir masalah yang terus berulang dan lainnya.
“Calon independen memang harus berjuang ekstra, tapi inilah perjuangan, butuh waktu, pikiran, dan biaya,” katanya.
Ia menegaskan, peluang calon independen tetap ada dengan catatan sejauh mana bisa mengelola tim mereka.
Ade juga mengatakan, masyarakat saat ini sudah jengah dengan politik sehingga diprediksi akan memengaruhi tingkat partisipasi pada pemilihan umum mendatang, sehingga kompetisi 2024 akan sangat kompetitif dan ketat dengan partisipasi masyarakat yang rendah serta suara yang diperebutkan lebih sedikit.
“Siapa yang mampu bekerja secara efektif itu yang akan memenangkan kontestasi,” ujarnya.
Sedangkan pengamat kebijakan publik Sumsel, Ir Suparman Romans, mengatakan, semua orang termasuk aktivis berpeluang menjadi walikota dan harus semangat berjuang, karena tidak ada yang bisa memprediksi masa depan, hal yang dianggap irasional bisa jadi rasional.
“Kawan-kawan dari jalur independen harus lebih berani menawarkan isu ke masyarakat yang sifatnya bombastis, walau terkadang tidak masuk akal tapi masyarakat senang. Hal yang sifatnya bombastis ini monumental,” katanya.
Ia mencontohkan, dulu program calon Gubernur Sumsel Alex Noerdin sangat luar biasa yakni sekolah gratis dan hasilnya bisa dilihat Alex Noerdin menjadi Gubernur.
Namun ia memberikan catatan, siapapun yang akan mencalonkan diri menjadi walikota harus memiliki kemampuan mendeteksi, memahami karakterisitik masyarakat dan anatomi kota.
Suparman mengungkapkan, setiap kepala daerah memiliki tagline masing-masing. Pada era walikota Palembang Husni, memprioritaskan penataan administrasi, lalu era walikota Eddy Santana Putra menjadi pelopor modernisasi dan perubahan wajah Palembang.
Lalu Romi Herton yang memiliki pola pikir enterpreneurship karena basisnya pengusaha sehingga banyak kegiatan ekonomi, kemudian Harnojoyo yang lebih mengarah pada gotong royong dan kegiatan shalat subuh berjamaah.
“Kita tunggu apa yang akan dilakukan calon walikota 2024,” katanya.
Lalu, Suparman berpendapat, persoalan krusial yang harus dibenahi di Palembang adalah pelayanan publik yang harus ditingkatkan lagi, seperti PDAM yang faktanya saat ini masyarakat telat bayar disanksi keras. Seharusnya aliran air tidak terhenti dan tidak ada sanksi bagi warga dan angkutan dalam kota yakni Transmusi yang seharusnya pengelolaannya lebih maksimal dan menjadi angkutan murah untuk masyarakat.
Selain pelayanan publik, salah satu yang harus dikembangkan lagi adalah sektor pariwisata. Karena anggaran untuk pariwisata saat ini belum memadai.
“Hanya nol koma sekian persen, bagaimana menjual Palembang sebagai tujuan wisata jika tidak didukung anggaran memadai,” ucapnya.#gus/riz