BANDUNG, BP – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik rencana pemerintah yang akan menerapkan pembelian gas LPG 3 kg, menggunakan aplikasi MyPertamina.
Untuk diketahui, pertengahan Desember lalu Dirjen Kementerian ESDM RI Tutuka Ariadji mengatakan kepada media terkait rencana uji coba pembelian LPG 3 Kg menggunakan aplikasi My Pertamina.
Anggota DPR RI Komisi VII dari Fraksi PKS, Diah Nurwitasari mempertanyakan kebijakan pemerintah terkait pembelian Gas LPG 3 Kg, yang harus menggunakan aplikasi MyPertamina tersebut, menyayangkan serta menyoroti kebijakan ini karena sudah tersebar tanpa kajian yang cukup.
“Kami di Komisi VII DPR RI pernah menyoroti kebijakan ini dan kami mendesak untuk dilakukan kajian terlebih dahulu,” ucap Diah Nurwitasari, Sabtu (24/12/2022).
Ia mengakui jika tabung gas LPG 3 kg ini merupakan bahan bakar gas yang mendapatkan subsidi dari pemerintah, sehingga harus tepat sasaran namun data yang dijadikan acuan siapa yang berhak inilah yang masih dipermasalahkan.
“Data acuan siapa yang berhak inilah yang masih kami permasalahkan, karena selama ini masih menjadi persoalan di tengah masyarakat ketika data itu tidak valid,” ucap legislator Dapil Jawa Barat II ini.
Diah juga menyinggung kebijakan yang sebelumnya yakni pembelian bahan bakar subsidi jenis pertalite menggunakan aplikasi MyPertamina yang ternyata menyulitkan masyarakat.
“Kami berharap tidak terulang kasus sebagaimana pertalite ketika menggunakan aplikasi MyPertamina,” Diah menyinggung.
Karena itulah, Diah berharap dan meminta Kementerian ESDM dan PT Pertamina agar kebijakan tersebut dikaji dengan baik dan tidak menimbulkan keresahan terlebih dahulu di tengah masyarakat.
“Kami berharap baik Kementerian ESDM maupun PT Pertamina merapikan dulu data dan melakukan validasi data dengan sungguh-sungguh baru kemudian menerapkan kebijakan ini,” Dia menegaskan.#gus