JAKARTA, BP – Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) berkolaborasi dengan berbagai pihak menangkal isu hoaks di media sosial (medsos) jelang pemilihan umum (pemilu) 2024.
Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan, Bawaslu butuh berkolaborasi dengan banyak pihak untuk menangkal isu hoaks di medsos selama tahapan pemilu.
“Kolaborasi dengan banyak pihak seperti Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia), AJI (Aliansi Jurnalis Independen) dan lainnya sangat diperlukan dalam menangkal isu hoaks di medsos,” kata Lolly saat diskusi kelompok terpumpun (FGD) untuk penyusunan materi cek fakta, kelas cek fakta muda dan guru, pembuatan konten video dan materi prebunking serta kegiatan puncak berupa Indonesia Fact-Checking Summit 2022, Rabu (30/11).
Menurut Lolly, kolaborasi dengan multi stake holder tersebut dengan memproduksi konten-konten informasi yang benar untuk disebarluaskan. Kerjasama harus dilakukan, mengingat seringkali hoaks menjadi viral karena berita yang benar itu tidak viral.
“Tantangan Pemilu 2024 khususnya di medsos tidaklah banyak berubah, karena regulasi yang digunakan masih sama,” ucap Lolly.
Sementara itu, Anggota KPU Betty Epsilon Idroos menambahkan, kolaborasi KPU dengan banyak pihak menangkal isu hoaks sangat penting. KPU tidak akan mampu bekerja maksimal melawan isu hoaks jika bekerja sendiri.
“Banyak sekali informasi yang tidak benar terhadap kami (KPU). Karena itu kolaborasi dengan banyak pihak sangatlah penting,” ia menerangkan.
Dalam acara diskusi ini dilakukan deklarasi bersama dan penandatanganan, tanda keseriusan menangkal informasi hoaks.
Sebelumnya, Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho menyampaikan, jelang pemilu 2024, hoaks politik meningkat. Berkaca pada Pemilu 2014 dan 2019 hoaks banyak menyasar penyelenggara pemilu, partai politik, kandidat dan pemilih.
Kemudian pada 2019, hoaks politik mencapai 52,7 persen. “Dua pemilu Presiden plus Pilkada DKI 2017 menggambarkan brutalitas produksi hoaks,” ia mengungkapkan.
Sedangkan, perwakilan AJI dan Koordinator Cek Fakta, Adi Marsiela dalam pernyataan sikapnya menyatakan, bahwa informasi yang kredibel dan sehat adalah syarat fundamental bagi demokrasi.
Sehingga, peran jurnalis cukup penting mempublikasikan informasi akurat, membantah hoaks dan menyajikan konten yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, pemilu serentak 2024 memberikan tantangan lebih besar terhadap jurnalis dan pemeriksa fakta dibandingkan pemilu sebelumnya.
“Karena itulah, Fact-checking Summit ini menjadi forum tepat untuk merefleksikan dan menyatukan langkah bersama-sama, mendorong komitmen multipihak agar menyediakan informasi yang penting dan akurat bagi publik,” Adi menuturkan.#gus