Waka Komisi II DPR RI:  Pemilu Proporsional Tertutup Bahayakan Demokrasi

377

JAKARTA, BP – Pemilihan umum (pemilu) 2024 yang diisukan akan menggunakan sistem proporsional tertutup, dinilai membahayakan demokrasi oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin.

 

“Bila MK memaksakan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024, parpol sebagai peserta pemilu paling rugi. Tanda bahaya untuk perjalanan demokrasi,” kata Yanuar dalam keterangan resminya Rabu (7/6/2023).

 

Menurut Yanuar, internal parpol akan mengalami guncangan karena mesin parpol akan kekurangan energi sebagai akibat pasifnya sejumlah calon anggota legislatif (caleg), yang berada di urutan lebih bawah dan tidak dimungkiri, bisa saja ada caleg yang memilih diam untuk bertarung atau mundur.

Baca Juga:  Link Live Streaming Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu 2024

 

Padahal, kegairahan seseorang menjadi caleg antara lain,  adanya keadilan dalam sistem proporsional terbuka yang  membuat caleg terpilih itu atas dasar suara terbanyak, bukan karena nomor urut. “Kondisi semacam itu tentu saja sangat merugikan partai,”  ucapnya.

 

Ia mengatakan, dalam waktu pendek partai dipaksa  menentukan strategi baru dalam pemenangan pemilu yang bercorak tertutup, dan  ini bukan persoalan ringan bagi kebanyakan partai politik peserta pemilu.

 

Politisi Fraksi PKB ini menilai, pihak yang  terus-menerus mendorong sistem proporsional tertutup sangat memahami kondisi internal parpol. Hal inilah diharapkan karena parpol tidak siap bertarung dalam kontestasi politik  sehingga  mudah bisa mengendalikan situasi pemilu sesuai dengan skenarionya.

Baca Juga:  Elaktibilitas Paslon Prabowo- Gibran Berpotensi Meroket

 

Menurut Yanuar,  pemaksaan sistem proporsional tertutup adalah cermin bahwa mereka yang ingin melanggengkan kekuasaan sangat pesimistis dan tidak percaya diri  bertarung dalam sistem terbuka.

 

“Mereka ingin menguasai keadaan, tetapi dengan cara yang membahayakan demokrasi, membawa kembali demokrasi ke alam kegelapan. Apalagi, dengan menyeret MK terlibat dalam urusan ini,” katanya.

 

Ia menegaskan bahwa sistem pemilu adalah komponen yang menjadi kewenangan pembuat undang-undang, yaitu DPR dan Pemerintah. Adapun sikap delapan parpol yang ada di DPR sangat jelas menolak proporsional tertutup.

Baca Juga:  Pemilu 2024: Anies Ungkap Tiga Agenda Koalisi Perubahan

 

“Mungkin kondisi ini juga yang turut mendorong MK harus dikondisikan masuk ke pusaran politik sebagai jalan pintas untuk menusuk jantung parpol,” ucap Yanuar.

 

Sehingga pada akhirnya,  MK diuji kecerdasan dan kebijaksanaan politiknya. Padahal, ini bukan urusan akademik perdebatan konsep tentang sistem pemilu, melainkan ini permainan politik yang liar.

 

“Bila MK bisa keluar dari pusaran politik yang membabi buta ini, MK akan dicatat sejarah sebagai penyelamat demokrasi. Kita lihat saja nanti apa yang diputuskan MK,” ia memungkasi.#gus

Komentar Anda
Loading...