Ratusan massa dari Aliansi Mahasiswa UIN Raden Fatah Peduli Rakyat di Gedung DPRD Provinsi Sumsel, Senin (5/9). Ratusan massa melakukan aksi demo menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).(BP/IST)
Palembang, BP- Ratusan massa dari Aliansi Mahasiswa UIN Raden Fatah Peduli Rakyat di Gedung DPRD Provinsi Sumsel, Senin (5/9). Ratusan massa melakukan aksi demo menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Massa aksi mulai masuk ke Jalan POM IX pukul 11.00 , massa demo yang ingin masuk ke dalam halaman Gedung DPRD Provinsi Sumsel dihadang kawat berduri.
Koordinator Aksi Anwarul Fitro mengatakan, kebijakan menaikkan harga BBM itu menindas rakyat. Beberapa hari yang lalu pemerintah menaikkan BBM, padahal pemerintah pernah mengeluarkan statement bahwa sampai akhir tahun tidak ada kenaikan BBM.
“Tapi tanggal 3 September jam 14.30, kita mendengar kabar duka. Kabar duka itu pemerintah malah menaikkan harga BBM,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan pemerintah kontradiktif dengan statemen yang disampaikan beberapa hari yang lalu. “Maka tidak berlebihan jika saya katakan logika untuk memahami kebijakan pemerintah bahwa apa yang dikatakan pemerintah yang terjadi malah sebaiknya. Hari ini kita turun aksi ke jalan untuk menuntut pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan BBM,” katanya.
“Kita kesini ini pakai pertalite dengan harga Rp 10.000 per liter. Hari ini kita lihat kita konvoi dari UIN Raden Fatah Palembang, kita lihat banyak rakyat yang mengisi BBM mengangkat tangan kiri, itu bentuk perlawanan terhadap kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada kita.Kita akan memperjuangkan menolak kenaikan harga BBM. Kebijakan ini menyengsarakan rakyat. Kebijakan pemerintah tidak pro kepada rakyat dan kita sepakati kawan-kawan , kita menolak kenaikan BBM. Sikap pemerintah melanjutkan kebijakan menaikkan harga BBM akan kita lawan,” katanya.
Massa aksi diterima oleh Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Mgs Syaiful Fadli.
Ditengah hujan, Syaiful Fadli mengatakan, DPRD Sumsel pada prinsipnya menerima aksi dari siapapun baik rakyat atau mahasiswa.
“Ini mahasiswa yang datang ke gedung rakyat ini. Kami DPRD wajib menerima dan menyampaikan aspirasi mereka. Karena ini gedung rakyat tempat rakyat menitipkan amanahnya,” katanya didampingi anggota DPRD Sumsel lainnya Alfrenzi Panggarbesi, Ahmad Toha, David Antoni Aljufri, Fatra Radenyansah.
“Terkait aksi ini tuntutan mahasiswa sudah kami terima dan akan kami teruskan ke DPR RI. Agar tuntutan mahasiswa ini didengarkan DPR RI. Tuntutan mereka menolak kenaikan harga BBM,” katanya.
Lebih lanjut Syaiful Fadli menuturkan, dengan adanya kenaikan harga BBM ini maka akan ada banyak gelombang aksi.
“Kita akan terima, dan akan kita kumpulkan dan dikirimkan ke DPR RI.Dengan adanya kenaikan BBM ini akan berdampak pada kenaikan harga bahan pokok, dan akan terjadi inflasi dengan kenaikan harga bahan pokok bisa mencapai 50 persen. Kami hanya menerima tuntutan massa aksi, dan keputusannya ada di Pemerintah Pusat dan DPR RI,” katanya.
Kondisi hujan deras, akhirnya membuat massa aksi membubarkan diri pada pukul 12.30.
Pasca hujan lebat yang mengguyur persimpangan 5 DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) demo mahasiswa menyisakan satu kelompok dari Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Provinsi Sumsel, Senin (5/9).
Massa PMII Sumsel yang juga membawa keranda mayat ini tidak bisa masuk halaman kantor DPRD Sumsel lantaran di tahan kawat berduri yang diamankan aparat kepolisian.
Menurut Ketua PKC PMII Sumsel Bardian pihaknya datang ke DPRD Sumsel menolak atas kenaikan harga BBM dan menyerahkan 7 tuntutan kepada DPRD Sumsel terkait aksi mereka hari ini.
7 tuntutan tersebut menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, mendesak pemerintah secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia BBM , mendesak pemerintah menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran, , mendorong pemerintah membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi, mendatangkan perwakilan Pertamina Refinery Unit (RU) II Plaju, transparansi audir Pertamina untung rugi dan kebijakan harga BBM naik dan transparansi anggaran audit dana pensiun DPRD dan Bansos.
7 tuntutan tersebut diserahkan kepada anggota DPRD Sumsel Alfrenzi Panggarbesi dari Fraksi Hanura Perindo DPRD Sumsel.
“ Saya sebagai anggota DPRD tentu akan berkoordinasi dengan pimpinan DPRD Sumsel , tapi yakinkan aspirasi ini akan kami sampaikan secara cepat melalui pimpinan DPRD Sumsel dan ke Jakarta,” kata Alfrenzi.
Ketua PKC PMII Sumsel Bardian mengaku pihaknya akn memberikan waktu tiga hari untuk datang lagi ke DPRD Sumsel.
“ Setelah ini kami berikan secara simbolis tuntutan kita ini, walaupun sudah di respon tapi ini belum kongkrit, maka kita akan datang lagi,” katanya.
Setelah itu pukul 14.23 massa PMII Sumsel membubarkan diri secara tertib.#osk