Polemik PPPK di Sumsel, Ini Komentar Bupati Empat Lawang

133
Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad (BP/DUDY OSKANDAR)

Palembang, BP- Polemik  Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang menggantikan posisi Tenaga Honor, Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dan lain-lain dimana  anggarannya diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terus berlanjut.

Bagi Bupati Kabupaten Empat Lawang H Joncik Muhammad, di  tahun 2023 Kabupaten Empat Lawang tidak ada lagi tenaga honor dan yang ada hanya PNS dan PPPK.

“ Saya sebagai bupati, yang paham betul situasi di daerah, banyak hal yang mungkin , apa yang dikatakan pak Menteri kami paham, tapi kita harus menyesuaikan dengan kondisi didaerah, bayangkan model di Empat Lawang itu, kalau tidak pakai tenaga honor , mengandalkan PPPK dan PNS yang masuk katagori ASN itu  pasti kelabakan, satu contoh bagian Tata Pemerintahan  Sekretariat Daerah Pemkab Empat lawang, itu PNSnya ada empat, satu Kabag, tiga Kasubag, tidak ada staf, “ kata Joncik yang juga politisi PAN , Senin (24/1).

Baca Juga:  5.000 Penghafal Al-Quran Tumpah di Palembang

Selain itu dia melihat , pegawai kontrak proses testnya  sama dengan test masuk PNS  yang dinilainya tidak mudah dengan kreteria dan syarat tertentu.

“Sembari menunggu PPPK umum itu , pasti menumpuk kalau tidak mengadakan tenaga honor , kalau nanti di 2023 semua TKS di hapus   pasti menumpuk, tugas bagian Tata Pemerintahan itu luar biasa berkaitan dengan LKPJ Bupati setiap tahun , berkaitan dengan tapal batas desa, tapal batas daerah itu tupoksi mereka yang hanya empat orang di Kabupaten Empat Lawang, “ kata Sekretaris DPW PAN Sumsel ini.

Baca Juga:  Fraksi Gerindra DPRD Kota Palembang Dukung PSBB

Dan tanpa di dukung tenaga honor dan TKS ini menurutnya mustahil bisa jalan pemerintahan di Kabupaten Empat Lawang.

“ Ketentuan yang dibuat oleh pemerintah pusat melalui Menpan RI pasti  kita patuhi tapi dengan ada pengecualian-pengecualian seperti untuk tenaga kebersihan  itu outsourcing tapi untuk tenaga menyiapkan pekerjaan dibidang itu tidak mungkin kita outsorcingkan , “ katanya.
Dan dia yakin daerah lain kasusnya sama seperti apa yang dialami kabupaten Empat Lawang ini.

Baca Juga:  Program Dana Desa Diduga Tidak Transparan

“ Sampai sekarang ada 1000 lebih tenaga honor di Kabupaten Empat Lawang, itu diluar guru , kalau guru honor kita 2100 orang yang tiap bulan dapat intensif Rp150 ribu,” katanya.#osk

 

 

Komentar Anda
Loading...