Palembang, BP—Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Selatan (Sumsel) H Mawardi Yahya mengakui terjadi penurunan penganggaran dana transfer khusus DAK (Dana Alokasi Khusus ) Fisik dan DAK Non fisik untuk Sumsel.
Hal tersebut menurutnya dapat dijelaskan bahwa penganggarannya disesuaikan dengan Surat Dirjen Perimbangan Keuangan tentang Rincian Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Nomor 5.170/PK/2021 tanggal 21 Oktober 2021, dan terkait saran untuk melakukan keringanan pembayaran pajak dan memberikan Insentif pajak, dijelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada 2 (dua) tahun terakhir telah mengambil kebijakan tersebut,” kata Mawardi saat menyampaikan jawaban Gubernur Sumsel terkait pemandangan umum fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumsel terhadap Raperda APBD Provinsi Sumsel Tahun anggaran 2022 pada Rapat Paripurna XLIII (43) DPRD Provinsi Sumsel, Kamis (18/11).
Rapat paripurna di pimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel Kartika Sandra Desi dan dihadiri anggota DPRD Sumsel dan kepala OPD dan Kepala Dinas serta para undangan.
Menurutnya kebijakan belanja Sumsel Tahun Anggaran 2022 sangatiah penting. Karena pada tahun inilah menjadi tahun tahun bagi pemulihan ekonomi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah-panjang, menjadi Provinsi dengan pendapatan tinggi.
Selain itu tahun 2022, pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 diarahkan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan duna usaha untuk meningkatkan permintaan agregat.
“Upaya pemulihan juga dilakukan melalu diversifikas ekonomi untuk mengakselerasi perbumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar dari Covid-19 dan mendorong sektor lan yang berpotensi untuk tumbuh lebih cepat dan dapat meningkatkan pendanaan dan keuangan daerah, ” katanya.
“Kita sangat berterima kasih atas saran dan masukan yang telah diberikan legislatif ini. Jawaban ini untuk memaparkan kebijakan yang akan dilakukan melalui raperda tersebut,” kata Mawardi.
Menurutnya, pemandangan dari fraksi-fraksi DPRD akan memaksimalkan jalannya kebijakan yang akan dilakukan tersebut.
“Sehingga kebijakan melalui Raperda tersebut dapat lebih optimal dan visi misi untuk memajukan Sumsel ini terus terwujud,” terangnya.
Dia juga menjelaskan, Pemprov Sumsel akan terus menyeimbangkan dalam pengalokasian anggaran.
“Artinya anggaran ini tidak hanya terserap dengan baik tapi juga efektif. Termasuk juga dalam hal mewujudkan pembangunan yang merata hingga terwujudnya masyarakat yang sejahtera,” jelasnya.
Wakil Ketua DPRD Sumsel Kartika Sandra Desi mengatakan, rapat paripurna dilanjutkan pekan depan dengan agenda pendapat komisi- komisi DPRD Sumsel. #osk