Selama Pandemi Covid-19 Tercatat 87.000 Warga Palembang Jatuh Miskin, Pemkot Masih Belum Alokasi Dana Bansos
Palembang, BP – Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Kota Palembang, Sumatera Selatan telah diterapkan beberapa kali dan saat ini akan berakhir pada 23 Agustus, belum tahu diperpanjang lagi atau tidak.
Selain itu status PPKM pun sudah naik secara bertingkat dikarenakan lajut penyebaran Covid-19 yang masih masif di Kota Palembang, saat sudah pada level 4.
Dampak dari pandemi Covid-19 dan penerapan PPKM ini juga tidak main-main, Pemerintah Kota Palembang mendata terdapat 87.000 warga Palembang jatuh miskin selama pandemi COVID 19.
Namun pemerintah kota Palembang masih belum menganggarkan bantuan sosial kepada masyarakat.
Bantuan sosial lebih mengandalkan pada program pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan bantuan pihak ketiga alias swasta melalui CSR.
Wali Kota Palembang Harnojoyo menyebutkan pihaknya telah beberapa kali menyalurkan bantuan sosial.
Akan tetapi bansos itu berasal dari beberapa pihak, mulai dari CSR, beberapa pengusaha, kementrian sosial, yayasan dan lainnya. Belum ada yang berasal dari anggaran Pemkot.
“Kita telah menyampaikan bansos CSR, pengusaha, kementrian Sosial, yayasan dan lainnya,” ungkapan, dikutip dari suara Sumsel, Rabu (18/08).
Harnojoyo mengungkapkan tidak ada alokasi anggaran langsung dari pemerintah kota bagi bantuan sosial.
Menurut Harnojoyo hal itu dikarenakan tolak ukur keselamatan masyarakat tidak hanya berbentuk bantuan konsumsi.
“Karena keselamatan masyarakat bukan hanya dari bansos tapi ada hal-hal lain seperti rumah sakit perlu penambahan tempat tidur atau ruangan isolasi kita sediakan. Nanti kalau banyak yang tertular korona kan harus kita atasi,” jelasnya.
Harnojoyo menegaskan jika kebutuhan konsumsi warga memang penting namun, ia memilih alokasi pembenahan lainnya yang sifatnya tidak kalah penting.
“Ada hal lain yang harus ditangani jadi anggaran kira arahkan ke situ,” tandasnya. #ric