Ridwan Saiman
Palembang, BP
Dzuriyat Kiyai Marogan atau bernama asli Mgs Abdul Hamid mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang tentang tanah Pulau Kemaro seluas 30 hektar yang kini digadang-gadang Pemkot Palembang sebagai kawasan wisata air.
Pasalnya, sejarah mencatat bahwa tanah tersebut sah milik Kiyai Marogan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No: REG.3863K/PDT/1987.
Demikian disampaikan Ketua Komite Reforma Agraria Sumatera Selatan (KRASS) Dedek Chaniago selaku penyambung informasi dari Dzuriyat Kiyai Marogan saat menggelar keterangan pers di Sekretariat KRASS, Jumat (5/3).
Menurut anggota DPRD kota Palembang yang juga Ketua Bidang Hukum dan Kebijakan Publik DPW PKS Sumatera Selatan (Sumsel) Ridwan Saiman SH MH mengatakan, kalau benar lahan Pulau Kemaro milik almarhum Kiyai Marogan maka permasahan tersebut harus di selesaikan oleh pihak Pemkot Palembang.
“Untuk itu maka pemerintah harus menyelesaikan terlebih dahulu tentang status peralihan hak ini dari ahli waris keluarga Kiyai marogan sebelum melakukan penataan pulau kemaro sebagai pusat wisata air, ” kata Ridwan, Jumat (5/3).
Ridwan menyarankan agar pihak keluarga Kiyai Marogan untuk mengajukan surat ke walikota Palembang terkait permasalahan tersebut.#osk