Palembang,BP- Polemik operasional taksi listrik Green SM di Kota Palembang kembali mencuat. Kali ini, pernyataan Anggota Komisi III DPRD Kota Palembang Andreas Okdi Priantoro yang meminta Pemerintah Kota Palembang dan Dinas Perhubungan (Dishub) menghentikan sementara operasional taksi listrik asal Vietnam lantaran belum memiliki uji KIR, mendapat protes dari kalangan driver online.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Driver Online (ADO) Sumatera Selatan (Sumsel) , Asrul Indrawan, meminta DPRD Kota Palembang tidak terburu-buru mengambil sikap yang dinilai dapat berdampak terhadap para pengemudi dan investasi .
Menurut Asrul, keberadaan Green SM justru membuka peluang bagi driver online untuk beralih menggunakan kendaraan listrik. Ia menyebut terdapat pembicaraan dan komitmen terkait penyediaan kendaraan listrik bagi pengemudi angkutan berbasis aplikasi.
Asrul menilai persoalan administrasi dan perizinan seharusnya dapat diselesaikan melalui koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak pengelola, tanpa langsung menghentikan operasional yang berdampak pada pengemudi.
“Kami membela taksi listrik ini karena ada harapan ke depan kami juga bisa menggunakan mobil listrik,” kata Asrul didampingi rekan-rekannya, di Posko ADO Sumsel, Kampus, Palembang, Jumat (11/9/2026).
Ia mengungkapkan, para driver online selama ini menghadapi berbagai persoalan, mulai dari tingginya biaya bahan bakar hingga persoalan pendapatan.
Karena itu, menurutnya, kehadiran kendaraan listrik dapat menjadi salah satu alternatif untuk menekan biaya operasional pengemudi.
Asrul juga mempertanyakan sikap Andreas yang dinilainya belum banyak terlihat ketika para driver online menghadapi persoalan dengan aplikator, termasuk masalah pendapatan dan kesejahteraan pengemudi.
“Kalau memang wakil rakyat, kami berharap jangan hanya melihat satu persoalan. Kami juga ingin diperhatikan ketika menghadapi persoalan dengan aplikator dan ketika pendapatan kami tidak layak,” ujarnya.
Menurut Asrul, persoalan Green SM tidak bisa hanya dilihat dari sisi kelengkapan administrasi kendaraan. Ada kepentingan para pengemudi yang harus ikut diperhitungkan karena mereka menggantungkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Ia meminta Pemerintah Kota Palembang dan Dishub tetap diberi ruang untuk menyelesaikan persoalan administrasi dan perizinan Green SM melalui mekanisme yang berlaku.
Asrul juga menyebut, berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat kesepakatan bahwa setelah peluncuran operasional, pihak pengelola memiliki waktu untuk melengkapi berbagai persyaratan administrasi termasuk KIR.
Karena itu, ia meminta pihak-pihak yang berkepentingan tidak membuat pernyataan yang justru menimbulkan keresahan di kalangan pengemudi.
“Jangan sampai karena persoalan ini kemudian nasib sopir yang sudah bekerja ikut terganggu. Mereka punya anak dan istri yang harus dinafkahi,” tegasnya.
Asrul bahkan meminta Andreas membuka ruang dialog dengan komunitas driver online sebelum menyampaikan pernyataan lebih lanjut mengenai operasional Green SM.
Ia mengatakan para driver ingin mengetahui secara langsung dasar persoalan yang membuat operasional taksi listrik tersebut dipersoalkan, khususnya terkait perizinan dan uji KIR.
Menurutnya, jika persoalan tersebut tidak dibicarakan secara terbuka, pihaknya tidak menutup kemungkinan membawa aspirasi para driver ke DPRD Kota Palembang.
“Kalau tidak diajak bicara, kami yang akan datang ke DPRD Palembang . Kami ingin ngobrol dan membuka semuanya secara terang,” katanya.
Asrul bahkan menyebut pihaknya siap mengerahkan ribuan driver untuk menyampaikan aspirasi apabila tidak ada ruang dialog dengan anggota DPRD yang mempersoalkan Green SM.
Namun, ia menegaskan, pihaknya lebih mengutamakan komunikasi dan penyelesaian secara musyawarah.
“Kami sama-sama aktivis dan sama-sama ingin membangun Palembang. Jadi jangan membuat keresahan. Lebih baik kita duduk bersama dan mencari solusi,” ujarnya.
Asrul juga menegaskan bahwa para pengemudi yang saat ini terlibat dalam operasional Green SM merupakan warga Palembang yang memiliki keluarga dan membutuhkan pekerjaan.
Karena itu, ia meminta seluruh pihak mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap kehidupan para pengemudi.#udi