Anggota DPR RI Komisi X (Bidang Pendidikan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif , Pemuda dan Olahraga) H. Mustafa Kamal S.S
Palembang, BP
Revitalisasi Benteng Kuto Besak (BKB) harus melibatkan semua pihak, karena itu pemerintah daerah tidak mungkin berkerja sendiri dalam mewujudkan revitalisasi BKB tersebut.
Hal tersebut dikemukakan Anggota DPR RI Komisi X (Bidang Pendidikan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif , Pemuda dan Olahraga) H. Mustafa Kamal S.S saat Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Museum Negeri Sumatera Selatan Balaputra Dewa, Palembang, Senin (15/2).
Politisi PKS ini menegaskan pemerintah daerah tidak mungkin berkerja sendiri dalam melakukan revitalisasi BKB, oleh karenanya BKB ini kepentingannya bukan hanya Sumatera Selatan saja tapi kepentingan nasional.
“ Kementrian Pertahanan harus terlibat, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan harus terlihat , Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif harus terlibat, tentu Kementrian Dalam Negeri pada akhirnya harus terlihat karena dibawahnya ada provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang, itu melibatkan banyak instansi, semua gotong royonglah, keroyokan, karena menyelamatkan sebetulnya , yang paling membuat miris itu, coba bayangkan Benteng Kuto Besak ini tidak ada yang merawat jadinya , ada orang jualan di pinggir Benteng Kuto Besak itu kaki lima, ada bikin tali jemuran disitu, ada yang nyandar bangunannya ditembok Benteng Kuto Besak, padahal itu semua cagar budaya, kalau lihat undang-undangnya itu pelanggaran terhadap undang-undang semua, itu harus hati-hati,” katanya.
Untuk skema kedua dalam melakukan revitalisasi BKB dimana aset BKB tetap milik Kemenhan tapi BKB bisa di buka untuk umum sebagian seperti ide dari Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) IV Jaya Wikrama, RM Fauwaz Diraja SH Mkn, menurutnya BKB selama ini memang dikelola oleh Kementrian Pertahanan .
“ Saya juga mendengar, pada ketua adat di Palembang cukup terbuka untuk opsi itu, jadi yang penting , yang penting terbuka untuk umum, jangan sampai di websitenya Provinsi Sumatera Selatan tentang tujuan-tujuan wisata, begitu Benteng Kuto Besak tidak di buka untuk umum, jadi kurang simpatik khan, kurang eloklah,” katanya.
Menurutnya jika menerapkan opsi kedua dalam revitalsiaisi BKB dimana Kemenhan dengan TNI Angkatan Darat mau membuka BKB untuk umum itu dinilainya sebagai win-win solution dan akan lebih aplikatif untuk kondisi sekarang ini serta tidak memerlukan anggaran yang besar.
“ Saya kira, ini yang paling penting itu, bagi Kemenhan disitu ada kepentingan karena itu bagian dari sejarah militer, khan Benteng Kuto Besak ini ada peneliti mengatakan, satu-satunya yang dibuat oleh anak bangsa di Indonesia ini , yang lain buatan Portugis, buatan Belanda, buatan Inggris, ini buatan Indonesia dan ada meriam-meriamnya , kalaupun tidak ada aslinya reflikanya dibuat itu akan menjadi sejarah militer di Indonesia, jadi bagian dari pusat sejarah TNI juga ,” katanya.
Selain itu menurutnya BKB juga bisa menjadi objek penelitian arkeologi, karena dalam BKB banyak peninggalan arkeologi yang tentu saja harus dibuka dulu, harus ada izin dulu.
“ Di Sungai Musi banyak sekelian temuan-temuan arkeologi, apalagi didalam Kraton (BKB),” katanya.
Apalagi menurutnya BKB merupakan salah satu warisan budaya yang penting dipelihara, karena sudah menjadi cagar budaya sejak tahun 2004.
“ Kalau sudah jadi cagar budaya artinya peruntukannya itu harus di jaga sesuai dengan keasliannya, sekarang dalam pengelolaan dari Kementrian Pertahanan dalam hal ini TNI angkatan darat, ya kita berharap bisa ada kerjasama , apakah dikembangkan dalam satu skema yang serius dengan tukar guling misalnya , supaya Benteng Kuto Besak ini bisa dihidupkan secara maksimal, karena disitu sudah menjadi plaza, tempat berkumpul uwong disitu, ada Jembatan Ampera, ada Sungai Musi , kalau disitu menjadi pusat kebudayaan itu luar biasa didalam area Benteng Kuto Besak,” katanya.
Sehingga menurutnya bukan hanya benteng , didalam Benteng Kuto Besak juga harus ada Kraton.
“ Kalau ini hidup nantinya, ada reflikanya ini bisa menjadi pusat kebudayaan seni tradisional yang luar biasa selain tentu ada nilai-nilai adat dan tradisi yang bisa di wariskan ke generasi berikutnya,” katanya.
Mengenai revitalisasi BKB yang dilakukan era Walikota Palembang Eddy Santana Putra beberapa tahun lalu yang akhirnya tidak berjalan dengan baik menurutnya bukan gagal tapi lebih melihat pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan .
“ Karena kita tidak bisa khan begitu saja, ada penghuninya , harus ada pendekatan yang manusiawi yang win-win solution, semuanya bahagia, jangan ada yang tidak berkenan,” katanya.
Dia mengajak semua element masyarakat di kota Palembang untuk membuka diri dimana tujuan utamannya adalah segera BKB di buka untuk menjadi situs sejarah sekaligus objek wisata khususnya sejarah militer di Indonesia.
“ Jadi tidak ada yang kehilangan , semuanya provinsi , situs sejarahnya sebagai pusat kebudayaan juga tertampung aspirasinya , Kementrian Pertahanan , TNI Angkatan Darat dengan pusat sejarah militernya juga tertampung aspirasinya, jadi semua pihak bahagia, semua pihak senang, win-win solution, jadi saya kira jangan dipertentangkan dan dipermudah baelah ini sudah terlalu lama sejak zaman orde baru dan zaman pak Harto sampai hari ini belum terealisasi,” katanya.#osk