Febri Zulian, selaku Ketua Umum Laskar Pemuda Sumatera Selatan Bersatu (LPSB)
Palembang, BP
Refocusing sesuai perintah presiden tak di jalankan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), kabarnya terakhir batas waktu untuk refocusing adalah 23 April 2020 namun nyatanya Gubernur enggan menyepakati refocusing tersebut bahkan kabarnya anggaran infrastruktur tak di pangkas , penanganan covid-19 menjadi nomor 2 setelah infrastruktur terutama proyek fisik, dan semakin hari data penderita covid-19 terus naik kurvanya di seluruh daerah,
Dari total skitar 120 Miliar dana yang di sampaikan ke publik ternyata sekitar 70 miliar bersumber dari pemotongan Biaya perjalanan anggota DPRD provinsi.
“Nah pertanyaannya kok Pemerintah Provinsi cuma alokasikan 50 Miliar kalah dengan tingkat kabupaten/kota di Sumsel yang mengalokasikan anggaran sampai dengan 500 Miliyar,” kata Febri Zulian, selaku Ketua Umum Laskar Pemuda Sumatera Selatan Bersatu (LPSB), Sabtu (2/5).
Menurutnya 100 Miliar vloting untuk Dinkes provinsi. Kalau tidak salah 8 Miliar untuk Jaring Pengaman Sosial sangat kecil sekali sekelas penanganan wabah yang mendunia ini.
“Pertanyaan dari saya, dengan dana sekian miliar yang terbilang sangat rendah ini, apa yang bisa di perbuat Pemerintah provinsi untuk menghentikan dampak akibat Pandemi Covid-19 di Sumatera Selatan, sedangkan yang mau di urus ada 17 kabupaten/kota,” katanya.
Belum lagi menurutnya, problem APD serta peralatan lainya untuk penanganan covid-19 yang kabarnya tak kunjung datang dengan alasan terhambat pemesanan dll.
“Kami meminta kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia bapak Joko Widodo untuk dapat memberikan teguran keras kepada Gubernur Sumatera Selatan agar lebih serius dalam menyelamatkan rakyat terutama penanganan covid-19 ini. Kami juga meminta kepada Ketua DPRD Sumatera Selatan dan komisi terkait untuk dapat memperingatkan serta memberikan teguran keras dan tegas kepada Gubernur Sumatera Selatan apabila memang di analisa terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam mengambil kebijakan karena sudah seharusnya DPRD mengontrol dan mengevaluasi kebijakan eksekutif, kami yakin DPRD Sumsel masih mempunyai nurani yang bijak dalam mengawal kepentingan rakyat,” katanya.
Sedangkan Gubernur Sumsel, Herman Deru menyatakan, serius dalam menanggulangi covid-19 di Sumsel ini terbukti pihaknya sudah mengalokasikan beberapa anggaran perjalanan dinas ke luar negeri dan dalam negeri, demi menghadapi wabah virus corona.
“Untuk perjalanan luar negeri sudah saya putuskan dihapus untuk seluruh jajaran. Sedangkan perjalanan dinas dalam negeri baik gubernur, wakil gubernur, sekda dan jajaran ke bawah untuk di potong 50 persen,” kata Herman Deru, Kamis (26/3) lalu.
Herman Deru mengungkapkan, pemotongan perjalanan dinas tersebut untuk dialokasikan ke dana penanganan COVID-19, yang sebelumnya sudah dianggarkan Rp100 miliar jika suatu waktu dibutuhkan.
“Ini bisa lebih dari asumsi kita kemarin Rp100 miliar, kalau kita alokasikan dari beberapa pos anggaran. Saya juga akan memberikan insentif bagi tenaga medis,” katanya.
Sebelumnya Pemerintah Provinsi Sumsel menaikkan anggaran untuk penanganan Covid-19.
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Nasrun Umar saat melakukan Video Conference (Vidcon) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), berkenaan dengan langkah-langkah antisipasi penanganan penyebaran Covid-19. Video conference ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri terhadap hasil Sidang Kabinet Terbatas mengenai upaya penanganan Covid-19 di Indonesia.
Nasrun mengatakan pemerintah daerah melakukan percepatan alokasi anggaran tertentu terkait penanganan Covid-19, refocusing (mengubah fokus) atau relokasi anggaran. Diakuinya sejak dari awal penanganan covid-19, tim anggaran pengendalian daerah (TAPD) Provinsi Sumsel telah merealokasi dan refocusing anggaran.
TAPD Provinsi Sumsel berhasil menyisir dan merasionalisasi untuk kegiatan percepatan penanganan covid-19 sebesar Rp120 Miliar. Angka ini naik Rp20 miliar dari estimasi yang pernah disebutkan Gubernur Sumsel Herman Deru sebelumnya sebesar Rp100 miliar.
“Kita (Provinsi Sumsel) telah memfokuskan dengan pelayanan kesehatan,terkait penanganan dampak ekonomi, terkait juga social safety. Rumah sakit rujukan yang dipersiapkan itu terfokus di 3 Kota, antara lain di Kota Palembang 1 di RSUD Lahat 1 dan di RSUD Kayu Agung dibantu lagi dengan 42 supporting hospital tersebar di Kabupaten/kota,” katanya, Sabtu (4/4)
Menurut Nasrun, pengawasan di Provinsi Sumsel telah diketatkan. Begitu juga dengan penanganan rumah sakit rujukan yang telah ditetapkan.
“Kita mempersiapkan rumah sehat di Wisma Atlet, terutama untuk pendatang yang baru datang dari daerah terpapar. Di samping ODP yang dianggap memerlukan penanganan lebih jauh. Biar kita bisa menyimpulkan apa ini bisa dilepaskan, isolasi mandiri atau harus ODP di rumah sakit atau di rumah sehat wisma atlet,” katanya.#osk