21 Orang Penyelenggara Pemilu Sumsel yang Alami Kecelakaan Kerja Dapat Santunan dari Bawaslu Sumsel

Palembang, BP–Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Selatan menyerahkan sejumlah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk membantu meringankan beban biaya pengobatan sejumlah korban pasca Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 lalu dari kalangan penyelenggara pemilu di Sumsel.

Penyerahan santunan kecelakaan kerja pasca Pemilu 2019 ini diselenggarkan, Selasa (24/12) malam, di Hotel Emilia Palembang, yang langsung diserahkan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Sumsel, Ir. Iriadi MS.

Sebanyak 21 orang dari penyelenggara pemilu seluruh Sumsel yang meninggal dunia, luka berat dan luka ringan.

“Bantuan ini nilainya berbeda-beda untuk setiap korban. Untuk yang meninggal dunia diberikan bantuan senilai 36 juta Rupiah, untuk korban dengan luka berat bantuannya sebesar 16,5 juta dan yang untuk luka ringan bantuannya sebesar 8,5 juta,”  kata Sekretaris Bawaslu Sumsel, Iriadi kepada wartawan, Selasa (24/12) malam.

Dikatakan Iriadi, pada Pemilu tahun sebelumnya juga terdapat beberapa korban jiwa. Namun, pihaknya belum sempat mencatat jumlah korban tersebut.

“Bantuan ini sifatnya hanya untuk meringankan beban biaya berobat dari keluarga korban. Kami mengapresiasi sekali dedikasi dan pengabdian para petugas yang ikut mensukseskan pemilu dan berjibaku hingga sakit dan lain sebagainya,” katanya.

Sedangkan Ketua Bawaslu Ogan Ilir (OI), Dermawan Iskandar ditempat yang sama mengatakan, dalam rangka persiapan Pilkada OI pihaknya telah melakukan pelantikan Panwascam seluruh kabupaten OI sebanyak 16 Kecamatan sebanyak 48 orang.

“ Setelah dilantik kita langsung memberikan pembekalan atau bimtek kepada Panwascam yang dipilih, ada beberapa format pembekalan yang kita siapkan  terutama dasar-dasar pengawasan, sebetulnya ini dalam rangka penguatan kapasitas juga supaya Panwascam bisa mempersiapkan diri secara kemampuan, intelektual dan pemahaman tentang aturan hukum soal pengawasan,” katanya.

Menurutnya berdasarkan hasil pemetaan Polres OI, beberapa indeks kerawanan di Pilkada OI yang paling tinggi money politik, netralitas.

“ Karena di OI ada incumbent dan akan ada anak wakil gubernur , artinya netralitas  menjadi salah satu potensi kendala yang dihadapi dalam pilkada, langkah yang kita lakukan melakukan pemaksimalan pengawasan partisifatif, karena kita sadar jajaran kita secara seluruhnya tidak akan cukup mengawasi , apalagi kendala PPL itu satu orang satu desa, bayangkan seandainya PPL yang akan mengawasi itu sebanyak 20 TPS, artinya peran pengawasan partisifatif penting , ini salah satu program yang akan kami jalankan ,” katanya.

Selain itu mengenai money politik maka sosialisasi akan dimaksimalkan dan satuan tugas khusus yang akan melibatkan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan pidana pemilu baik kepolisian, kejaksaan.#osk