DPD Partai Demokrat Sumsel Dukung Aksi Walkout Dan Mundur Fraksi Partai Demokrat  DPRD Sumsel

Palembang, BP

Aksi walkout sekaligus mundur dalam  Rapat tanggapan Tim Anggaran Pemerintah Anggaran  (TAPD) terhadap laporan Komisi Komisi terkait singkronisasi APBD Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2020 di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumsel, Selasa (17/12)  malam oleh Fraksi Partai Demokrat   mendapatkan dukungan dari  pihak DPD Partai Demokrat Provinsi Sumsel.

Menurut Ketua Badan Pembinaan OKK (Organisasi Kaderisasi Keanggotaan) DPD Partai Demokrat Sumsel, Firdaus Hasbullah SH menilai sikap tegas Fraksi Demokrat DPRD Sumsel tersebut diakuinya mendapat dukungan dari DPD Partai Demokrat Sumsel.

“ Sikap tegas Fraksi Partai Demokrat Provinsi Sumsel dalam hal menyikapi APBD 2020 mendapatkan dukungan dari DPD Partai Demokrat Sumsel dalam hal ini, bahwa kita tidak mau partai kita di tinggali masyarakat,” katanya.

Apalagi menurutnya mundurnya Fraksi Partai Demokrat  dalam rapat tersebut tidak lain membela kepentingan masyarakat Sumsel  lantaran banyak kepentingan masyarakat tidak terakomodir dalam APBD tahun 2020.

Apalagi wakil rakyat  menurutnya, adalah refrensentasi dari masyarakat , oleh sebab itu sebagai wakil rakyat harus banyak mendengarkan apa yang disampaikan masyarakat terutama anggaran yang pro rakyat diantaranya pendidikan, anggaran kesehatan dan sebagainya.

“ Kami mendukung upaya yang dilakukan  Fraksi Partai Demokrat Sumsel,” katanya lagi.

Apalagi Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumsel menurutnya, adalah perpanjangan tangan dari partai Demokrat.

“Bahwa Fraksi  Partai Demokrat DPRD Sumsel berada dalam struktur Partai Demokrat, artinya Fraksi juga mengambil sikap seperti itu tentunya sudah berkonsultasi dengan DPD Partai Demokrat,” katanya.
Sebelumnya MF Ridho selaku Ketua Fraksi Partai Demokrat dan juga anggota DPRD Sumsel  mundur dalam pembahasan tersebut.

“Jika apa yang menjadi mekanisme yang sudah dilalui dari tahapan awal masih tetap sesuai dengan apa yang disampaikan oleh TAPD melalui Pak Muklis tadi, kami dari Fraksi Partai Demokrat mundur dan tidak dapat menerima apa yang menjadi pembahasan APBD 2020. Jadi untuk fraksi demokrat kita keluar,” kata Ridho yang langsung keluar diikuti anggota Fraksi Demokrat lainnya.

Sebelumnya Fraksi Partai Demokrat mempermasalahkan ada kegiatan baru yang belum disetujui karena E-Sumsel sudah dibuka dari awal  namun kegiatan baru munculnya belakangan.

“Mulai dari pembahasan pra anggaran untuk munculnya kegiatan baru, itu sudah muncul dalam pembahasan di komisi, makanya tetap komisi konsisten sampai pembahasan semalam, jadi kalau kita mendengar yang disampaikan Pak Muklis (sekretaris TAPD) tadi bahwa ini kesannya baru muncul saya meng-counter itu, kalau ini dianggap terlambat bukan kewenangan komisi menyampaikan tapi OPD yang harus melaporkan bahwa  kegiatan-kegiatan itu kami melihat  bahwa dari 17 kabupaten kota itu tidak  menganut asas pemerataan aspirasi yang berkembang dalam komisi minta pemerataan, sehingga setiap anggota Komisi IV yang memang cerminan seluruh dapil  yang ada di Sumsel ini mengusulkan dan ini memang diatur dalam peraturan dan kalau ini dianggap terlambat pasal 343 Permendagri tahun 2017 ada berita acara , kenapa sebelum menandatanganan KUA PPAS OPD OPD tidak di inventarisir hanya mengakomodir permasalahan yang berkembang di banggar kenapa tidak di sisir per OPD ada enggak perubahan sehingga menjadi lampiran sebelum menandatanganan KUA PPAS,” katanya.#osk