Muaraenim, BP–Plt Bupati Muaraenim H Juarsah, SH meminta perusahaan BUMN, BUMD dan BUMS yang beroperasi diwilayah Kabupaten Muaraenim, untuk ikut berparisipasi dalam kegiatan rehap rumah tidak layak huni.
Penegasan itu disampaikan Plt Bupati pada rapat membahas kontribusi perusahaan kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam rangka Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 106 tahun anggaran 2019, di Pemkab Muaraenim, Kamis (19/9).
Dalam rapat tersebut hadir Dandim Kodim 0404 Letkol Inf Syafruddin yang diwakili Kasdim 0404 Mayor Inf Sugeng. Asisten I, Asisten II, Kepala PMD dan pejabat di lingkungan Pemkab Muara Enim. Selain itu, turut hadir juga 8 perwakilan perusahaan yakni PT Medco, PT MME, PT PN VII, PT BAS, PT BSS, PT SBP, PT Mepogen dan PT MHP.
“Salah satu program dalam TMMD adalah bedah rumah tak layak huni menjadi layak huni. Dalam TMMD total anggaran adalah Rp 3,5 miliar diantaranya untuk bedah rumah,” ujarnya.
Menurutnya, berdasarkan data, rencananya ada 20 rumah yang akan dibedah dan menjadi prioritas dalam TMMD. “Namun berdasarkan anggaran yang ada hanya untuk delapan rumah, sehingga masih ada 12 rumah lagi untuk dibedah dan membutuhkan dana,” ungkapnya.
Untuk itu, dilaksanakan rapat dengan mengundang perusahaan yang ada di kabupaten muara enim untuk berpartisipasi dalam TMMD. “Butuh sumbangsi dari perusahaan untuk pelaksanaan bedah rumah yang merupakan bagian dari TMMD ini,” jelasnya.
Lanjut Plt Bupati Muaraenim, 12 rumah tersebut membutuhkan dana dalam prosesnya menjadi layak huni. “Mungkin nilainya berbeda beda tiap rumah, namun berdasarkan hitungan PUPR dibutuhkan setidaknya dana Rp 500 juta untuk itu,” tegasnya.
Untuk itulah, kata dia, peran serta dari perusahaan akan sangat membantu dalam kelancaran program ini, sekaligus juga bisa memberi manfaat bagi perusahaan itu sendiri. “Saya minta perusahaan ikut partisipasi dalam program PMMD melalui CSR masing masing perusahaan,” tegasnya.
Lanjutnya, pembangunan rumah layak huni juga menjadi salah satu indikator untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Muara Enim yang kini 12,56 persen. “Targetnya di 2023 jumlah itu berkurang menjadi satu digit,” imbuhnya.
Juarsah mengapresiasi perusahaan yang menyempatkan hadir dalam undangan rapat terkait TMMD. “Saya yakin delapan perusahaan yang hadir siap membantu, hanya permasalahan teknis yang berkaitan dengan legal perusahaan tersebut, tapi itu akan kami tempuh,” tegasnya.
Sementara itu, delapan perusahaan yang hadir juga sepakat untuk membantu Pemkab Muaraenim mensukseskan program TMMD. “Kami siap membantu. Namun butuh proposal sebagai bahan kami dalam menyampaikan kepada pimpinan,” ujar Bayu perwakilan dari PT MME.#nur