Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H Husni Thamrin
Palembang, BP
Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H H Husni Thamrin menilai dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), kewenangan Gubernur Sumsel terkait dengan politik anggaran untuk karhutla di Sumsel.
Menurut politisi Partai Demokrat ini, dia ingin menanggapi stetmen Pangdam II Sriwijaya, Marjen TNI Irwan beberapa hari lalu yang mengaku kurangnya dukungan Gubernur Sumsel dalam penanganan karhutla di Sumsel, sementara Kepala BPBD Sumsel Iriansyah mengatakan, ada dukungan Gubernur Sumsel dalam penanganan karhutla di Sumsel dengan Gubernur terjun kelapangan secara langsung.
Menurutnya yang dimaksud Pangdam II Sriwijaya itu menurutnya adalah terkait politik anggaran karhutla Sumsel bukan terjun kelapangan , lantaran terjun kelapangan sudah merupakan pekerjaan tehnis yang menjadi kewenangan BPBD Sumsel dan Kodam II Sriwijaya serta kepolisian dibantu pihak terkait.
“Untuk melihat Gubernur Sumsel serius atau tidak dalam karhutla lihat anggaran untuk karhutla di Sumsel dalam APBD perubahan 2019 tadi, tidak ada anggaran karhutla di APBD Perubahan 2019,” katanya, Senin (16/9).
Seperti Gubernur Sumsel sebelumnya yaitu H Alex Noerdin yang menganggarkan anggaran untuk karhutla di Sumsel dalam APBD Sumsel dan itu adalah bentuk keseriusan Gubernur dalam menangani karhutla di Sumsel.
“ Adapun BPBD Sumsel memang dia terjun ke lapangan bersama pasukan TNI/Polri tapi Gubernur tidak harus kelapangan , Gubernur bermain pada aspek politik anggaran bersama DPRD Sumsel bukan terjun kelapangan,” katanya.
DPRD Sumsel sendiri sudah mengingatkan Gubernur Sumsel untuk menganggarkan anggaran untuk karhutla di Sumsel namun tidak dianggarkan
“Ini harus menjadi perhatian, dimana fungsi sebagai kepala daerah karena politik anggaran ada dengan Gubernur, untuk karhutla ini politik anggaran bermain bukan Gubernur ke lapangan dalam penanganan karhutla seperti dikatakan Kepala BPBD Sumsel Iriansyah, bukan itu kapasitas Gubernur , politik anggaran yang dimaksud , jadi bisa kelihatan bahwa peran Gubernur ada disitu,” kata mantan Sekda kota Palembang ini.#osk