PALI, BP–Calon legislatif (Caleg) terpilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tanggal 17 April 2019 lalu terancam batal dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten PALI (Penukal Abab Lematang Ilir) jika tidak menyerahkan persyaratan yang wajib dilaporkan, Kamis (1/8/2019).
Syarat wajib yang harus diserahkan calon legislatif terpilih ialah Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) PALI yang telah diserahkan dari pihak berwajib, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua KPU Kabupaten PALI, Fikri mengatakan, bahwa pihaknya melakukan penetapan jumlah kursi Parpol serta menetapkan nama calon terpilih atas dasar hukum yang mengacu pada laporan DB1 yang dihitung KPU PALI pada 3 Mei 2019 lalu.
Menurutnya, pihaknya bakal melakukan rapat pleno untuk menetapkan jumlah kursi Parpol dan nama Caleg usai pihak Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan penetapan tanggal 6-9 Agustus 2019 mendatang.
“Lima hari usai penetapan MK, KPU PALI bakal melakukan rapat pleno tanggal 12 Agustus 2019 dan paling lambat tujuh hari setelahnya, calon terpilih harus menyerahkan LHKP mereka,” ungkap Fikri usai melakukan Bimbingan Teknis di RM Sejahtera Jalan Merdeka Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI, Kamis.
“Jika dalam 7 hari tersebut calon terpilih belum menyerahkan LHKPN, maka yang bersangkutan terancam batal dilantik menjadi Anggota Dewan PALI tanggal 27 September 2019 mendatang,” jelas Fikri menambahkan.
Sebanyak 25 orang calon legislatif terpilih Kabupaten PALI, dengan rincian dari Dapil I sebanyak 11 orang, Dapil II 7 orang dan Dapil III sebanyak 7 orang.
“Jika tak ada halangan, dari 25 calon terpilih ini mereka akan tetap dilantik tanggal 27 september 2019 mendatang,” jelasnya. #hab