Jakarta, BP–Anggota MPR Hendrawan Supratikno menegaskan, pimpinan MPR periode 2019-2024 mesti bisa mengatasi kegaduhan antara elit politik atau sesama tokoh nasional sebagaimana dilakukan mantan Ketua MPR Taufik Kiemas.
“Yang terpenting bisa merekatkan satu sama lain dan mampu memecahkan persoalan bangsa di tengah kebuntuan politik,” ujar Hendrawan di ruangan wartawan DPR di Jakarta, Senin (8/7).
Soal siapa dan dari partai mana yang akan menjadi pimpinan MPR nanti kata Hendrawan, terserah pada koalisi atau paket yang akan diusung.
“Kalau pemilihan Ketua DPR RI sesuai amanat UU MD3 (MPR,DPR,DPD dan DPRD) partai pemenang pemilu yang akan menjabat yaitu dari PDI Perjuangan. Tapi, kalau pemilihan pimpinan MPR RI bagaimana paket nanti. Yang jelas, PDIP menyerahkan pada dinamika politik di MPR,” tegas Hendrawan.
Hendrawan mengakui, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak suka kalau bicara bagi-bagi kursi jabatan. PDIP lebih pada masalah ideologis, sehingga siapapun pimpinan MPR RI silakan saja, selama untuk kepentingan bangsa dan negara.
“ Ibu Mega menginginkan MPR RI tak hanya melantik presiden dan wakil presiden terpilih, sidang tahunan, dan sosialiasi 4 pilar, melainkan bagaimana merumuskan program pembangunan seperti GBHN (garis-garis besar haluan negara),” jelasnya.
Dikatakan, saat ini sudah ada lobi-lobi untuk lima kursi pimpinan MPR RI tersebut. Siapapun yang akan menjadi pimpinan, mereka semua pimpinan bersama dan siapa pun jarus menerima. “Itulah demokrasi yang sehat,” tambah Hendrawan.
Anggota MPR Mulyadi menjelaskan, pemilihan pimpinan MPR harus disesuaikan dengan mekanisme yang sudah tersedia dan mesti memiliki kemampuan memimpin. “Kalau kami dari Partai Demokrat mengikuti aja seperti air mengalir. Dan bicara soal pimpinan tidak lagi mempersoalkan partai pengusung atau bukan. Dari partai mana pun bisa sepanjang dianggap layak memimpin,” ucap Mulyadi.
Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan, pimpinan MPR idealnya dari kalangan partai religius karena presiden terpilih Joko Widodo dari partai nasionalis. Dan presiden punya kepentingan juga terhadap pimpinan MPR ke depan. “Siapa saja pun anggota MPR berhak menjadi pimpinan, namun idealnya orang nomor satu di MPR dari partai religius, dan sosok Muhaimin Iskandar layak duduk di sana,” paparnya. #duk