Jakarta, BP–Anggota DPD RI Jhon Pieris menegaskan, Pemilu serentak Pilpres dan Pileg cukup hanya di 2019 karena menyisakan banyak masalah. Selanjutnya Pemilu 2024 penyelenggaraan pileg dan pilpres dilakukan secara terpisah.
Jhon Pieris yang dua periode (2009 – 2019) menjadi anggota DPD RI dari daerah pemilihan Maluku, tidak dapat bertahan lebih lama, karena tidak mampu mendulang suara di wilayah pemilihannya.
Menurut dia, kekalahannya meraup suara karena tidak siap membayar.
“Saya pernah diminta ratusan juta rupiah untuk membayar pemilik suara, tapi saya tolak karena itu merusak demokrasi dan menghancurkan pendidikan politik rakyat,” tegas Jhon Pieris dalam sebuah diskusi di ruangan wartawan DPR Jakarta, Rabu (26/7).
Dikatakan, selain politik uang, sosialiasi pemilu serentak oleh KPU tidak optimal. Sehingga banyak rakyat tidak tahu adanya pemilihan caleg DPD RI. Rakyat hanya tahu pemilihan anggota DPR RI. “Jadi, banyak hal yang harus diperbaiki dalam pemilu serentak 2019 ini,” ujarnya.
Anggota DPR Hetifah mengakui pemilu serentak 2019 harus dievaluasi. Seperti banyaknya petugas KPPS meninggal, maraknya politik uang, berita hoaks, kampanye hitam, politik identitas dan meningkatnya dinasti politik.
“Semula pemilu serentak untuk memperkuat sistem presidensial, ternyata pelaksanaannya banyak masalah. Sehingga harus dievaluasi untuk meminimalisir politik uang, kampanye hitam, hoaks, politik identitas, dan dinasti politik tersebut,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI itu.
Hetifah menambahkan, evaluasi yang dilakukan secara subtansial dan prosedural. “Golkar akan mengevaluasi dengan penegakan sanksi bagi pelaku politik uang, meningkatnya partisipasi rakyat untuk pileg, dan bukan hanya fokus pada pilpres,” katanya. #duk