Walhi Sumsel Sebut  Bappeda Kota Palembang Asal – Asalan Nyatakan Penanganan Banjir Sudah Sesuai Target

97
BP/IST
Walhi Sumsel

Palembang, BP- WALHI Sumatera Selatan  (Sumsel)  membantah pernyataan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palembang yang menyebutkan pembangunan Kota Palembang selama 5 tahun berdasarkan data statistik berada di level hijau atau on the track, Senin 12 Juni 2023 lalu di salah satu media di Palembang.

Direktur Eksekutif Walhi Sumsel Yuliusman, S.H. menilai Kepala Bappeda Kota Palembang  tidak obyektif dan asal-asalan dalam membenkan pernyataan. yang menerangkan bahwa permasalahan penanganan banjir sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dan juga mengatakan sudah raport hijau.
Lanjutnya, sementara fakta kondisi kota Palembang saat ini masih dalam status darurat banjir, sampah ada dimana-mana, pemenuhan ruang terbuka hijau masih stagnan di angka 10 persen dan kondisi drainase maupun retensi sangat minim.
“Artinya pernyataan Kepala Bappeda Kota Palembang yang menyatakan penanganan banjir sudah sesuai target adalah pernyataan yang tidak berdasar dan mengada-ada. Kepala Bappeda kota Palembang harus membaca putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tanggal 20 Juli 2022 atas gugatan Banjir WALHI dengan Nomor Perkara 10/G/TF/2022/PTUN PLG. Majellis hak mengabulkan gugatan Para penggugat untuk seluruhnya ,” katanya, Rabu (14/6).
Dan menyatakan tindakan tergugat, pertama, tidak bertindak melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2023, berupa tidak menyediakan Ruang Terbuka Hijau, tidak mengembalikan fungsi Rawa Konservasi, tidak menyediakan kolam retensi. tdak menyediakan saluran drainase yang memadai.
Lalu  tidak tersedianya fasilitas tempat pembuangan sampah yang layak di tiap-tiap kelurahan serta kurangannya penanganan sampah sehingga terjadinya banjir di kota Palembang pada tanggal 25 – 26 Desember 2021 adalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemenntah (onrechtmatige Overheidsdaad),
Kedua, tidak melakukan penanggulangan bencana banjir dalam situasi terdapat potensi bencana berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana sehingga menyebabkan terlantarnya korban banjir sampai merenggut korban jwa pada tanggal 25 Desember 2021 adalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemenntah (onrechtmatge overherdsdaad).
Dalam putusan gugatan, majelis hakim PTUN Palembang mengabulkan seluruh gugatan WALHI dan mewajibkan pemerintah kota Palembang untuk dapat melaksanakan amar yang dituangkan dalam putusan PTUN Palembang. yaitu :
Pertama, menyediakan RTH (Ruang Terbuka Hijau) seluas 30 % dari luas wilayah Kota Palembang serta mengembalikan fungsi Rawa Konservasi seluas 2 106.13 Ha di wilayah Kota Palembang sebagai fungsi pengendalian Banjir di kota Palembang:
Kedua, menyediakan Kolam Retensi secara cukup sebagai fungsi Pengendalian Banjir dan saluran Drainase yang memadai dalam meliputi: saluran pnmer, sekunder dan tersier serta terhubungan dengan kolam retensi dan masing-masing Daerah Aliran Sungai yang diolah menjadi air sesuat baku mutu air bersih, agar air sungai yang tercemar limbah rumah tangga seperti sabun, detergen, dan lamlain bisa diolah sebagai fungsi pengendalian banjir di kota Palembang,
Ketiga, menyediakan Tempat Pengelola Sampah yang tidak menimbulkan pencemaran udara dan air sebagai fungsi pengendalian banjir di Kota Palembang,
Keempat, menyediakan “Posko Bencana Banjir” dilokasi yang terdampak banjir, melakukan kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana kepada warga kota Palembang dalam tanggap darurat bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana sehingga menyebabkan terlantarnya korban banjir sampai merenggut korban jwa pada tanggal 25 Desember 2021.
“Atas perintah putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap diatas. sampai han ini tergugat (walikota) tidak ada satupun kewajiban yang diperintahkan oleh pengadilan yang dilaksanakan. Sehingga patut dipertanyakan basis data yang gunakan oleh pemenntah kota untuk mengatakan penanganan banjir sudah sesuai target dan mendapat raport hijau. Pernyataan ini juga sangat jauh dari fakta dan data sebenarnya yang terjadi di kota Palembang.,” katanya.#udi/rill
Baca Juga:  Siapkan Proposal Investasi, Menpar Arief Yahya Percepat BOP dan KEK
Komentar Anda
Loading...