Palembang, BP
Badan Pengawas Pemilu (Bawsalu) Kota Palembang mengaku belum menerima laporan pelanggaran dari masyarakat selama kampanye pemilihan legislatif (pileg) sejak dimulai tahapan kampanye pada 23 September lalu.
“Sampai saat ini belum kami belum menerima laporan pelanggaran,” ujar Anggota Bawaslu Sumsel, Dadang Aprianto, Jumat (12/10).
Meski belum menerima laporan pelanggaran, sejak masa kampanye lalu Bawaslu telah mengerahkan insfrastrukturnya yang ada di Kecamatan dan Keluran untuk melakukan pengawasan terhadap calon legislatif dan partsi politik peserta pemilu 2019.
Dadang, berharap peserta pemilu 2019 dapat mentaati aturan yang telah disosialisasikan pihaknya beberapa waktu lalu yang melibatkan seluruh partai peserta pemilu. “Dalam Rakor itu kita jelaskan aturan dan larangan yang diatur dalam PKPU dan Peraturan Bawaslu,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Dadang kembali mengingatkan agar para caleg untuk tidak memasang Alat Peraga Kampanye (APK) ditempat dan fasilitas umum, diantaranya Jembatan Penyebrangan Orang (JPO), masjid, lembaga pendidikan dan median jalan.
“Yang jadi masalah itukan sampai sekarang belum ada APK dari KPU, titik lokasi pemasangan APK juga belum ditentukan KPU, harusnya APK itu sudah ada sejak dimulai masa kampanye,” katanya.
Dikatakannya, saat ini banner, baliho caleg yang terpasang dijalan dan ditempat-tempat lain tersebut merupakan banner dan baliho yang dibuat oleh masing-masing caleg sebagai alat sosialisasi diri.
“Nah yang buatan caleg itu namanya alat citra diri. Inikan caleg yang ada duit bae, jadi dak seimbang, dak ada keadilan, harusnya APK yang dari KPU sudah ada,” pungkasnya. #osk