Jakarta, BP- Sekitar 1.600 pekerja kelistrikan dari Sabang sampai Merauke memadati Plaza Terbuka Kantor Pusat PT PLN (Persero), Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Mereka menggelar Rapat Akbar Serikat Pekerja PT PLN (Persero) – SP PLN yang bertepatan dengan Peringatan Hari Listrik Nasional (HLN) ke-81.
Mengusung tema “Penguatan Peran PLN sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan Terintegrasi Sesuai Amanah Konstitusi demi Kedaulatan Energi Nasional”, ribuan pekerja itu menyuarakan satu pesan tegas: kembalikan pengelolaan listrik ke tangan negara sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
Ketua Umum SP PLN, M. Abrar Ali, dalam orasinya mendesak pemerintah mengevaluasi total Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.
“RUPTL tahun 2025–2034 harus dievaluasi untuk memberikan peran yang sangat strategis kepada PLN sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39 Tahun 2023, di mana ketenagalistrikan itu harus terintegrasi dari pembangkit sampai ke ritel,” tegas Abrar.
Abrar juga menolak dominasi swasta di sektor pembangkitan. Di tengah kondisi kelebihan pasokan (oversupply), skema pembayaran take-or-pay kepada produsen listrik swasta (IPP) dinilai membebani keuangan PLN dan APBN.
“Kami sangat berharap evaluasi terhadap IPP, khususnya secara kontraktual pembayarannya, take or pay itu menjadi take and pay, sehingga Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman PJBTL juga harus dievaluasi,” paparnya.
Selain itu, SP PLN menyoroti penggunaan denominasi dolar AS dalam transaksi listrik swasta dan mewaspadai penyelundupan pasal power wheeling dalam RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang sedang dibahas di DPR.
“Kami berharap denominasi dolar menjadi bahan evaluasi. Begitu juga power wheeling, setelah dikaji Kementerian Keuangan akan berdampak terhadap finansial PLN maupun APBN, sehingga dikeluarkan dari DIM Pemerintah. Kami berharap power wheeling tetap pada DIM semula, yaitu tidak ada,” tambahnya.
Rapat Akbar diawali Upacara HLN ke-81 bersama jajaran direksi PLN. Dalam agenda hubungan industrial, Abrar dan Direktur Legal dan Human Capital PLN, Nurlely Aman, menandatangani Turunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tentang Penghargaan Direksi dan Talenta, disaksikan langsung Direktur Utama PLN, Suroso Isnandar.
Pada kesempatan itu, Abrar juga menyerahkan buku Kedaulatan Negara di Tengah Paradoks Pengelolaan Ketenagalistrikan Nasional yang ditulisnya bersama Kuasa Hukum SP PLN, Redyanto Sidi.
Direktur Utama PLN, Suroso Isnandar, yang hadir langsung menanggapi tuntutan pekerja, menyatakan manajemen membuka ruang dialog seluas-luasnya.
“Saya juga bagian dari rekan-rekan semuanya. Karier saya dari panjat-panjat tiang. Sampai saat ini, saya 32 tahun di PLN. Artinya, saya sangat mengerti apa yang dirasakan. Ruang dialog akan kita buka seluas-luasnya. Semua yang ada di sini, saya minta dicatat, di-list, kayak daftar belanja gitu, wishlist,” ujar Suroso.
Ia berkomitmen mengevaluasi kesejahteraan pegawai dan pensiunan, termasuk peningkatan fasilitas kesehatan, penyesuaian fasilitas tenaga kerja (FTK), dan perbaikan sistem remunerasi sejalan dengan peningkatan pendapatan perusahaan.
“Mari sama-sama kita pikirkan cara untuk membuat kesejahteraan pensiunan lebih baik. Bagaimana nggak tekor? Ya kita tingkatkan revenue-nya. SP dan manajemen PLN bahu-membahu, bersama-sama kita bangun,” ungkapnya.
Suroso juga menegaskan kecepatan aksi di lapangan harus didahulukan ketimbang alur birokrasi, agar masyarakat di wilayah terpencil seperti Serui dan Kepulauan Riau tetap mendapat layanan listrik yang andal.
Rapat Akbar ditutup dengan pesan kolaborasi solid antara manajemen dan serikat pekerja untuk membangun PLN yang kuat.#udi/rill