Palembang, BP Keberhasilan menjaga kelestarian daerah aliran sungai (DAS) tidak cukup mengandalkan program pemerintah. Kolaborasi antara peneliti, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat menjadi kunci agar pengelolaan sungai berjalan berkelanjutan.
Semangat itulah yang mengemuka dalam Lokakarya Multipihak dan Musyawarah Daerah (Musda) Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Forum DAS) Provinsi Sumatera Selatan di Beston Hotel Palembang, Selasa–Rabu (27–28 Oktober 2026), Selasa (27/10/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum evaluasi perjalanan kepengurusan periode 2021–2026 sekaligus penyusunan rekomendasi pengelolaan DAS Musi dan penetapan kepengurusan baru untuk periode 2026–2031.
Mengusung tema “Penguatan Peran Forum DAS dalam Tata Kelola Kolaboratif Daerah Aliran Sungai yang Berkelanjutan di Sumatera Selatan”, lokakarya dibuka oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru selaku Dewan Pembina Forum DAS.
Forum tersebut mempertemukan unsur pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian internasional, asosiasi industri, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan media massa. Pertemuan lintas sektor ini diharapkan memperkuat sinergi antara kajian ilmiah, kebijakan pemerintah, dan praktik pengelolaan lingkungan di lapangan.
Ketua Umum Forum DAS Sumsel periode 2021–2026, Syafrul Yunardy, didampingi Ketua Pelaksana Chuzaimah, mengatakan lokakarya tersebut menjadi ruang refleksi atas perjalanan lima tahun kepengurusan sekaligus kesempatan merumuskan langkah lanjutan.
Menurut Syafrul, Forum DAS berupaya menghubungkan kerja nyata di tingkat tapak dengan proses penyusunan kebijakan. Upaya tersebut, katanya, membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar pengelolaan sungai dan kawasan di sekitarnya tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Sesuai motto kami, ‘Mengalir memberi kontribusi dan inspirasi demi DAS Musi Lestari’, perjalanan lima tahun ini telah membuktikan bahwa Forum DAS hadir nyata di tingkat tapak hingga panggung kebijakan,” kata Syafrul.
Ia menjelaskan, lokakarya dirancang untuk mempertemukan perspektif sains, kebijakan publik, dan tanggung jawab dunia usaha sebelum kepengurusan periode 2021–2026 menyerahkan estafet kepemimpinan melalui Musda 2026.
Syafrul menyebut kepengurusan yang dibentuk berdasarkan SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 271/KPTS/DISHUT/2021 tersebut juga mencatatkan prestasi di tingkat nasional.
Pada 13 Agustus 2026, Forum DAS Sumsel dinobatkan sebagai Terbaik I tingkat nasional kategori Forum DAS dalam Penghargaan Wana Lestari Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Kehutanan di Jakarta.
Menurutnya, capaian tersebut berkaitan dengan sejumlah inisiatif yang dikembangkan Forum DAS, mulai dari digitalisasi pemantauan, aksi konservasi di tingkat tapak, pendidikan lingkungan, kaderisasi pemuda, hingga advokasi kebijakan.
Meski demikian, penghargaan tersebut menjadi salah satu capaian yang perlu dilanjutkan melalui program yang konsisten dan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan.
“Pengelolaan DAS di Sumatera Selatan membutuhkan perpaduan riset ilmiah, kebijakan pemerintah yang kuat, serta komitmen investasi hijau dari dunia usaha. Suksesi kepengurusan pada Musda 2026 ini memastikan keberlanjutan aksi nyata yang telah terbangun,” katanya.
Sedangkan Gubernur Sumsel H. Herman Deru mendorong penguatan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) secara terpadu untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mempertahankan fungsi sungai sebagai penopang transportasi, perekonomian, dan kehidupan masyarakat.
Dari 42 sungai utama di Sumatera Selatan, Sungai Musi, Sungai Lematang, dan Sungai Lalan menjadi perhatian utama dalam upaya rehabilitasi DAS.
Salah satu persoalan yang disoroti ialah pendangkalan Sungai Musi akibat sedimentasi. Berdasarkan informasi yang disampaikan Herman Deru, kedalaman alur sungai tersebut rata-rata tersisa sekitar enam meter.
Kondisi ini dinilai berpengaruh terhadap kelancaran pelayaran dan kemampuan kapal besar mengangkut muatan secara maksimal.
Herman Deru menilai sedimentasi merupakan salah satu persoalan penting yang harus segera mendapat perhatian dalam pengelolaan Sungai Musi. Sebagai jalur transportasi air yang memiliki peran strategis bagi perekonomian Sumatera Selatan, kondisi alur sungai perlu dijaga agar tetap mendukung kegiatan pelayaran.
Menurutnya, pendangkalan menyebabkan kapal berukuran besar tidak dapat membawa muatan secara optimal karena keterbatasan kedalaman alur.
“Kapal besar, tetapi muatannya sedikit. Kenapa? Sedimentasi,” kata Herman Deru.
Ia menegaskan, penanganan persoalan tersebut membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, kementerian, lembaga teknis, dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sungai.
Herman Deru mengingatkan agar persoalan lingkungan tidak berakhir dengan saling melempar tanggung jawab antarinstansi. Sebab, dampak kerusakan sungai pada akhirnya dirasakan langsung oleh masyarakat, baik melalui terganggunya transportasi air maupun meningkatnya risiko banjir.
“Jadi siapa yang menjadi korban? Pengguna, masyarakat. Kalau lalu lintas terganggu, masyarakat terdampak. Kalau mengakibatkan banjir, siapa yang terkena? Pasti kita,” katanya.
Ia berharap rehabilitasi DAS dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis dan manfaat ekonomi sungai. Tujuan akhirnya adalah menjaga agar sungai tetap mampu mendukung kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Herman Deru menekankan bahwa perlindungan DAS bukan hanya menjadi tugas pemerintah maupun kementerian terkait. Forum DAS bersama masyarakat harus mengambil peran aktif dalam mengawasi kondisi lingkungan, menyampaikan informasi lapangan, dan mendorong penyelesaian persoalan secara kolaboratif.
Ia menilai, keberadaan FORDAS tidak cukup hanya menjadi wadah pertemuan dan diskusi. Organisasi tersebut diharapkan mampu memberikan masukan yang akurat, mengidentifikasi persoalan di lapangan, serta mengingatkan pihak-pihak yang dinilai perlu melakukan perbaikan.
“Yang paling bertanggung jawab itu adalah forum ini bersama masyarakat. Maka, kinerja forum ini pasti akan dimonitor oleh masyarakat itu sendiri,” katanya.
Herman Deru juga meminta FORDAS Sumsel membangun sinergi dengan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan TNI di wilayah setempat. Kerja sama itu diperlukan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang berpotensi merusak lingkungan.
Menurutnya, kewenangan pengelolaan yang tersebar di berbagai instansi tidak boleh menjadi penghalang bagi upaya perlindungan sungai. Forum DAS harus berani menyampaikan peringatan dan menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selain pendangkalan, Herman Deru menyoroti kerusakan kawasan hulu akibat pembukaan hutan dan aktivitas pertambangan yang tidak terkendali. Ia mengingatkan bahwa kerusakan di bagian hulu dapat memengaruhi kualitas air, keseimbangan ekosistem, serta keberlangsungan kehidupan di sepanjang aliran sungai.
Ia mencontohkan kondisi di kawasan hulu Musi Banyuasin yang berbatasan dengan Musi Rawas Utara. Menurut keterangan yang disampaikannya, terdapat sungai yang tidak dapat dimanfaatkan masyarakat karena diduga tercemar merkuri akibat aktivitas penambangan emas di kawasan hutan.
Herman Deru turut menyinggung peristiwa kematian ikan pari air tawar yang disebutnya sebagai satwa langka. Kejadian tersebut menjadi pengingat mengenai ancaman pencemaran terhadap keanekaragaman hayati perairan.
Ia menilai, kerusakan lingkungan tidak boleh dibiarkan hingga menghilangkan fungsi sungai sebagai sumber kehidupan masyarakat. Karena itu, pemantauan kondisi DAS perlu dilakukan secara konsisten, mulai dari kawasan hulu hingga bagian hilir.
“Apapun itu, mau kementerian apa pun, wilayah pengelolaannya ada di kita. Forum DAS harus mempunyai keberanian untuk mengingatkan dan menjadi pemasok informasi yang akurat,” katanya.
Melalui penguatan peran FORDAS, pemerintah berharap persoalan pencemaran, kerusakan kawasan hutan, dan sedimentasi dapat ditangani dengan dukungan informasi lapangan serta koordinasi lintas sektor.
Herman Deru juga mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi, terutama ketika curah hujan meningkat. Menurutnya, upaya mengurangi risiko banjir tidak cukup hanya berfokus pada sungai-sungai besar.
Kondisi sungai kecil, drainase lingkungan, dan selokan di kawasan perkotaan juga perlu mendapat perhatian. Saluran air yang tidak berfungsi dengan baik dapat memperburuk genangan ketika hujan turun dengan intensitas tinggi.
“Curah hujan tinggi, kita harus jaga daerah aliran sungai, aliran sungai kita, termasuk selokan-selokan,” katanya.
Sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko banjir di Palembang, Herman Deru menyebut telah menginstruksikan penanganan saluran air melalui pekerjaan crossing atau persilangan saluran di kawasan Angkatan 45. Langkah tersebut dilakukan menindaklanjuti permintaan Wali Kota Palembang.
Ia meminta masyarakat memahami apabila pekerjaan itu menimbulkan gangguan sementara terhadap arus lalu lintas. Menurutnya, perbaikan infrastruktur drainase merupakan bagian dari langkah antisipasi untuk mengurangi potensi banjir.
“Saya sudah perintahkan yang diminta Wali Kota Palembang untuk crossing got itu. Kalau agak terganggu lalu lintasnya, diminta dimaklumi karena untuk menghindari banjir,” ujarnya.
Herman Deru menegaskan, pemeliharaan DAS harus dilakukan secara menyeluruh. Penanganan tidak boleh hanya terpusat pada badan sungai, tetapi juga harus mencakup kawasan hulu, daerah tangkapan air, serta saluran drainase yang menunjang aktivitas masyarakat di perkotaan.
Untuk memperkuat perlindungan lingkungan, Herman Deru mengajak FORDAS Sumsel memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi, mahasiswa, pemerintah daerah, instansi vertikal, dunia usaha, dan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan.
Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mendukung rehabilitasi DAS, meningkatkan kualitas informasi lingkungan, dan menumbuhkan kesadaran publik mengenai pentingnya menjaga sungai.
Keterlibatan perguruan tinggi dan mahasiswa juga diharapkan dapat memperkuat kajian ilmiah serta mendorong lahirnya gagasan yang dapat diterapkan dalam pengelolaan sumber daya air dan pemulihan ekosistem.
Dengan dukungan berbagai pemangku kepentingan, FORDAS diharapkan mampu menjadi penghubung antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga teknis dalam menyelesaikan persoalan DAS di Sumatera Selatan.#udi