Jakarta, BP–Anggota MPR Viva Yoga Mauladi menjelaskan, carut marut persoalan pangan, khususnya impor pangan bermula dari tidak dilanjutkannya amanah UU No. 18 Tahun 2012 yang menyebutkan pemerintah wajib membentuk badan pangan nasional dan memiliki kewenangan membentuk badan usaha dalam penyediaan pangan dan distribusi pangan.
“Seharusnya badan pangan nasional sudah terbentuk Oktober 2015. Namun, sampai saat ini badan pangan nasional belum terealisasi,” ujar Viva Yoga dalam diskusi Empat Pilar MPR di ruangan wartawan DPR Jakarta, Jumat (14/9).
Menurut Viva Yoga, dari segi regulasi, untuk mewujudkan ketahanan pangan sudah lengkap. Cuma yang menjadi masalah adalah pelaksanaan regulasi itu yaitu peraturan di bawah UU sering terjadi kontradiksi.Misalnya, kebijakan Inpres atau peraturan menteri tidak mengambil spirit dari UU. Kebijakan di bawah UU itu sangat memungkinkan terjadinya abuse of power. Karena ada penyimpangan kekuasaan, yang kemudian dimanfaatkan sehingga tumbuh moral hazard di sekitar kebijakan itu.
Dicontohkan, kebijakan impor beras. Kementan menyebutkan produksi beras surplus, tapi Kementerian Perdagangan menyebutkan terjadi kenaikan harga beras di pasar sehingga perlu impor beras. “Dua kementerian mengajukan kebijakan yang berbeda.
Seharusnya ini tidak terjadi,” tutur Wakil Ketua Komisi IV ini
Salah satu amanah dari UU Pangan kata dia, adalah pemerintah wajib membentuk badan pangan nasional langsung di bawah presiden., tapi sampai sekarang badan pangan nasional belum terealisasi
Dikatakan, kalau badan pangan nasional ada, dia optimis tata niaga, mekanisme, prosedur, akan terorganisir dan mengurangi moral hazard, dan bisa meningkatkan ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani serta nelayan.
Dari sisi anggaran lanjut Viva, Kementan rata-rata hanya 1% dari APBN. Dengan anggaran sebesar itu, tidak mungkin ketahanan pangan akan terwujud. “Singkatnya hal-hal yang terkait dengan persoalan pangan tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah. Seharusnya Kementan mendapat anggaran minimal 10% untuk mewujudkan ketahanan pangan,” tegasnya.
Staf Pengajar Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan IPB, Prima Gandhi menyebutkan masyarakat Indonesia belum bisa lepas dari ketergantungan beras sebagai bahan pangan pokok. Padahal Indonesia memiliki bahan pokok pangan lain seperti singkong, jagung, ubi. Namun setelah revolusi hijau, masyarakat tergantung pada bahan pokok beras.
“Kunci ketahanan pangan adalah gerakan diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan belum menjadi perhatian Kementerian Pertanian. Kementan hanya berbicara soal inovasi dan infrastruktur pertanian,” kata Prima Gandhi.
Karena itu, lanjut Prima, ketahanan pangan di Indonesia bisa tercapai bila ada komplementer bahan makanan pokok. Kalau masih bergantung hanya pada beras maka ketahanan pangan sulit tercapai. “Jadi kita harus mengarus-utamakan diversifikasi pangan lokal agar kita tak lagi tergantung pada impor beras,” paparnya. #duk