Palembang, BP— Disaat para pejuang olahraga dari kabupaten/kota pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XI tahun 2017 lalu menikmati bonus sebagaimana haknya, lain halnya Palembang yang belum kunjung mendapat angin segar. Padahal, Palembang sejatinya pemegang tahta juara umum bahkan hingga 10 kali multievent bergengsi ini.
Kondisi ini diperparah dengan dipangkasnya anggaran pengajuan sehingga bonus pemegang medali pada Porprov semakin abu-abu. Sejumlah insan olahraga, pengurus cabor dan atlet pun mengemuka dalam diskusi yang digagas KONI di Gedung Parameswara Pemerintah Kota Palembang.
Apalagi mereka menyesalkan, jika Palembang terkesan memeras prestasi tapi hak yang berprestasi dicabut. Pasnya, dari anggaran yang diajukan Rp8,5 miliar hanya disetujui Rp3 miliar. Padahal, khusus bonus menelan Rp3,8 miliar sehingga atlet pun terancam tak dapat bonus.
“Anggaran yang kita ajukan Rp8,5 miliar tapi hanya diberikan Rp3 miliar. Untuk bonus atlet saja menelan Rp3,8 miliar. Jika hal ini terus terjadi kami tidak tahu tageline Juara Umum Harga Mati bisa dipertahankan lagi atau tidak nantinya,”ujar Ketua umum KONI Palembang, Ir Suparman Romans disela-sela diskusi.
Turut menjadi narasumber para pemangku kebijakan mulai dari Ketua DPRD Palembang Darmawan, Sekda Palembang Harobin Mustofa, Kadispora dan BPKAD Palembang.
Lanjut Suparman, para pejuang olahraga dinilai tak relevan secara apresiasi jika apa yang menjadi hak-hak diabaikan. Padahal, Palembang merupakan tuan rumah Asian Games. Artinya, jika pembinaan dan prestasi terus dipertahankan juara umum, secara anggaran tak kemudian dipangkas.
“Seperti dari 8 KONI dari luar provinsi yang berkunjung ke Palembang beberapa waktu lalu, rata-rata mereka diatas Rp10 miliar dan kaget melihat anggaran di KONI Palembang yang sejatinya tuan rumah Asian Games,”jelasnya.
Suparman mengakui bahwa Pemerintah Kota Palembang belum bisa menghargai para pejuang olahraga baik atlet maupun pelatih dengan bentuk penghormatan atas jasanya.
“Karena kami tahu di lapangan, ditengah godaan dan rayuan untuk eksodus ke daerah lain dengan apresiasi yang lebih mereka rela membela Palembang. Dan ini sering terjadi, kami tidak tahu godaan ini sampai kapan jika tak diimbangi bentuk penghargaan. Karena bonus adalah hak mereka, itu kepastian,”sesalnya.
Sementara itu Sekda Kota Palembang Harobin Mustofa berjanji akan lebih apresiasi lagi ditengah efektifitas anggaran di Pemerintah Kota Palembang. Pasalnya, dari Rp3,4 triliun APBD, 20 persen adalah untuk pendidikam belum kesehatan dan sisanya Rp500 miliar untuk pramuka dan lainnya.
“Kami berjanji, mudah-mudahan APBD Perubahan bisa ditambah baik untuk bonus maupun operasional KONI Palembang,”jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Palembang Darmawan mengaku kaget meskipun pihaknya merupakan Ketua Badan Anggaran (Banggar). Pasalnya, rasional kebutuhan dibanding pengluaran sangat jauh.
“Saya minta kepada BPKAD semoga bisa menambah atau mencarikan solusi, atau berupa surat susulan dari Pak Walikota agar ini dicarikan solusi selama tidak melanggar hukum. Karena saya tahu sekali karena saya juga Ketua Umum Percasi Palembang saat Porprov kemarin mendapat bantuan Rp5 juta, itu sudah termasuk makan, seragam, nutrisi para atlet. Saya miris padahal saya yang nyusun anggaran,”sesalnya.
Selain itu, Darmawan berjanji saat penganggaran APBDP dan APBD untuk tahun depan akan diperjuangkan dan dimaksimalkan agar prestasi olahraga diimbangi dengan apresiasi apa yang menjadi hak para atlet. #sug