Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas menyatakan, pihaknya terus melakukan komunikasi politik terkait dukungan penguatan kewenangan DPD melalui Amandemen UUD 1945. Untuk mewujudkan hal tersebut pimpinan DPD berkunjung ke Kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mendukung penguatan sistem ketatanegaraan dengan cara mengamandemen UUD 1945.
“Kedatangan kami meminta Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk memberikan dukungan amandemen penguatan DPD dalam sistem ketatanegaraan,” ujar GKR Hemas di kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (28/9).
Menurut Hemas, selain dukungan PKB, DPD juga berharap MPR segera menggelar rapat gabungan (ragab) dengan mengarahkan pasal 22D dan 20A. Jadi tidak hanya penguatan DPD saja, namun DPD memikirkan bagaimana memperbaiki sistem ketatanegaraan.
Dijelaskan, DPD telah mengunjungi beberapa ketua umum partai dan semua mendukung penguatan DPD. Dan memang masalah amandemen masih menjadi dinamika politik.
“Saya berharap ada kejelasan pada rapat gabungan akan datang dan PKB juga mendukung penguatan DPD,” kataHemas.
Dia menambahkan, DPD RI telah mengadakan komunikasi politik dengan PKS, PAN, Partai Demokrat, PPP, Hanura. Partai politik tersebut memberikan respon positif atas penguatan kewenangan DPD. “Ke depan kami akan ke parpol lain, tinggal menunggu waktu,” kata Senator dari Jogyakarta ini.
Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar pada kesempatan itu mengusulkan agar amandemen berjalan dengan pemikiran komprehensif. Isu utama dalam amandemen, penataan kembali sistem ketatanegaraan (presidensil), fungsi DPD, dan menghidupkan kembali GBHN. “Sebetulnya di antara tiga ini secara komprehensif terletak pada sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi 1998,”jelasnya.
Muhaimin menyarankan agar sistem ketatanegaraan Indonesia dievaluasi kembali. Misalkan pengangkatan duta besar merupakan kewenangan penuh presiden dan tidak perlu minta persetujuan DPR. “Kalau itu bisa efektif, politik luar negeri presiden bisa berjalan dengan efektif,” tutur Muhaimin.
Pengangkatan pimpinan BIN juga tidak boleh diketahui publik, karena namanya juga intelejen. Posisi intelejen, Panglima dan Kapolri murni hak Presiden. #duk
