Jakarta, BP
Ketua DPR RI Ade Komarudin meminta masyarakat dan pers mengkritisi pembahasan RUU Minuman Beralkohol (Minol) yang sampai hari ini belum disahkan karena adanya tarik ulur antara DPR RI dan pemerintah. Tarik menarik pembahasan RUU Minol lantaran banyaknya kepentingan orang tertentu.
“Pembahasan RUU Minol molor akibat banyak kepentingan yang masuk, sedangkan RUU Merek dan RUU Paten tersendat gara-gara sumber daya manusia (SDM) anggota dewan terbatas,” tegas politisi Ade Komarudin Golkar di Batam, Kepulauan Riua, Minggu (29/5).
Menurut Ade Komarudin, kualitas anggota DPR RI di masa Orde Baru lebih baik dibanding saat ini. Anggota DPR RI ketika itu memiliki pengetahuan yang cukup pada bidangnya. Dan idealnya anggota dewan mesti banyak membaca buku. “Saya berharap pers dan masyarakat mendorong DPR RI agar produktif menghasilkan UU yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara,” tambah Ade..
Ade juga meminta masyarakat dan pers mengkritisi pembahasan APBN-P (Perubahan), agar tidak terjadi kesalahpahaman antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaudit kinerja DPR RI. Sebab, secara teknis administratif banyak anggota DPR tidak mengetahui bagaimana cara membuat laporan kunjungan kerja (kunker).
KPK lanjut Ade, juga menghendaki agar DPR RI saat merumuskan anggaran tidak terjebak kepada hal-hal yang salah dan merugikan DPR RI sendiri. Minimal yang bermasalah itu berkurang, sehingga bisa memperbaiki citra DPR RI.
Dia berharap di masa akan datang, pers tidak memberitakan isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan nara sumbernya. Misalkan ada berita yang menyatakan Rapim DPR RI dengan Kesekjenan DPR RI membahas soal penambahan Komisi DPR RI, sehingga lebih dari 11 Komisi-Komisi DPR RI.
“Saya harap DPR jangan digebuki terus. Sesekali ditulis juga yang baiknya. Silakan pers mengkritisi kinerja DPR tapi bukan menebar isu yang gak jelas sumbernya. Mari kita saling menghargai dan memahami kerja masing-masing,” pinta Ade. #duk