Perusahaan Miliki Tanggung Jawab Sosial

Jakarta, BP
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menggusur sejumlah lokasi untuk menata Ibukota menjadi tempat layak dan nyaman. Publik mulai merasakan dampak positif dari beberapa kali penggusuran seperti di Kalijodo, Kampung Pulo, dan Luar Batang.
“Ibukota Jakarta mulai tertata rapi dan warga korban gusuran dipindahkan ke rusun yang disiapkan Pemprov DKI Jakarta. Tetapi ada yang menuduh Pemprov menggunakan uang perusahaan lain sebagai barter reklamasi untuk menggusur warga ibukota,” ujar Petrus di Jakarta, Jumat (27/5).
Petrus minta masyarakat tidak terburu-buru menjustifikasi berita mengenai penggusuran Kalijodo sebagai Barter Reklamasi. Sebuah perusahaan disebut-sebut menggelontorkan dana Rp 6 miliar untuk penertiban Kalijodo.
Seandainyapun benar ada perusahaan membiayai penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo di Penjaringan, Jakarta Utara, kata Petrus, itu bukanlah sesuatu yang ditabukan atau dilarang.
Mengingat dalam UU No. 79 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT) mewajibkan perusahaan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kalau ada keterlibatan perusahaan besar dalam penertiban Kalijodo, publik tidak boleh serta merta menuduh itu sebagai perbuatan korupsi.
Dikatakan, perusahaan swasta memiliki kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan, termasuk membiayai kegiatan pemerintah daerah terkait kebersihan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.
Jadi, lanjut dia, hal itu harus dipandang sebagai wujud dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terhadap persoalan sosial dan kesejahteraan masyarakat warga miskin kota.
Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membantah kabar bahwa penertiban lokasi prostitusi Kalijodo di Jakarta Utara dibiayai PT Agung Podomoro Land.
Menurut Ahok, tidak ada bantuan Podomoro dalam penertiban itu. Dalam pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu, Ahok ditanya seputar suap rekalmasi dan Ahok menegaskan tidak ada suap dari Podomoro. #duk