Perusahaan Miliki Tanggung Jawab Sosial

15
petrus-selestinus-696x392
Koordinator TPDI Petrus Selestinus

Jakarta, BP

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus mengatakan,  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menggusur sejumlah lokasi untuk menata Ibukota menjadi tempat layak dan nyaman. Publik mulai merasakan dampak positif dari beberapa kali penggusuran seperti di  Kalijodo, Kampung Pulo, dan Luar Batang.
“Ibukota Jakarta mulai tertata rapi dan warga korban gusuran   dipindahkan  ke rusun yang disiapkan Pemprov DKI Jakarta. Tetapi ada yang menuduh Pemprov menggunakan uang perusahaan lain sebagai barter reklamasi untuk menggusur warga ibukota,” ujar Petrus  di Jakarta, Jumat (27/5).
Petrus minta masyarakat   tidak   terburu-buru menjustifikasi berita mengenai penggusuran Kalijodo sebagai Barter Reklamasi. Sebuah  perusahaan  disebut-sebut menggelontorkan dana Rp 6 miliar untuk penertiban Kalijodo.
Seandainyapun benar  ada perusahaan  membiayai penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo di Penjaringan, Jakarta Utara, kata Petrus,   itu bukanlah sesuatu yang ditabukan atau dilarang.
Mengingat dalam UU   No. 79 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT)  mewajibkan perusahaan  memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kalau   ada keterlibatan perusahaan besar dalam penertiban Kalijodo, publik tidak boleh serta merta menuduh itu sebagai   perbuatan korupsi.
Dikatakan, perusahaan swasta memiliki kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan, termasuk membiayai kegiatan pemerintah daerah terkait kebersihan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.
Jadi, lanjut dia, hal itu harus dipandang sebagai wujud dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan  terhadap persoalan sosial dan kesejahteraan masyarakat warga miskin kota.
Sementara itu  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membantah kabar bahwa penertiban lokasi prostitusi Kalijodo di Jakarta Utara dibiayai PT Agung Podomoro Land.
Menurut Ahok, tidak ada bantuan Podomoro dalam penertiban itu. Dalam pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu, Ahok ditanya seputar suap rekalmasi dan Ahok menegaskan tidak ada suap dari Podomoro.  #duk
Baca Juga:  Yayasan Dinda Bestari Kembali Selenggarakan Sepekan Workshop
Komentar Anda
Loading...