Jakarta, BPAnggota Komisi III DPR RI FPDIP Masinton Pasaribu menegaskan, PDIP tetap mengkritisi kinerja Menteri BUMN Rini Sumarno karena kinerjanya tidak sesuai dengan nawacita. Rini lebih mementingkan bisnis sehingga layak dicopot dari jabatan Menteri BUMN.
“Namun soal reshufle kabinet, itu merupakan hak prerogatif presiden. Kami patuh dan taat kepada Presiden Jokowi dalam rencana reshuffle kabinet yang akan dilakukan dalam waktu dekat,” ujar Masinton di Ruangan Wartawan DPR< Jakarta, Kamis (14/4).
Masinton menambahkan, Pansus Pelindo II DPR RI yang dipimpin Rieke Diah Pitaloka sudah merekomendasikan untuk mencopot Ibu Rini Soemarno. Dan nama Rini banyak muncul di berbagai skandal keuangan seperti Panama Papers, persidangan di China dan pembangunan KA Cepat.
Presiden kata Masinton sudah tahu siapa saja menteri yang bekerja maksimal dan baik, untuk kepentingan nasional maupun kepentingan bisnis.
Anggota DPR Cucun Ahmad Symasurrijal menegaskan, sebaiknya isu reshuffle dihentikan, agar menteri-menteri bisa bekerja dengan baik dan sejalan dengan nawacita Presiden RI. “Menteri dari PKB sudah bekerja dengan baik, dan benar, meski mungkin belum maksimal. Dan, kalau menteri PKB banyak diberitakan berarti sudah bekerja dengan baik,” tambah anggota Komisi IV DPR RI itu.
Namun kata Cucun, pro dan kontra mengenai isu resuhfle itu wajar di masyarakat. Kalau harus dievaluasi, serahkan kepada Presiden Jokowi. Syukur-syukur tidak mengganggu kursi PKB di kabinet sebagai pendukung Presiden Jokowi sejak awal.
Arwani Thomafi dari Fraksi PPP menyatakan, merombak kabinet demi peningkatan kinerja menteri sah-sah saja, namun merombak untuk mengisi jatah parpol tertentu kurang baik . “ PPP tak terkait dengan masalah jatah kursi menteri. Karena, setelah Presiden dan Wapres dilantik, dukungan itu sudah selesai dan terus bekerja,” tambahnya.
Dikatakan, koordinasi antarmenteri kurang harmonis sehingga menimbulkan persepsi kurang baik di masyarakat. Sebut saja kasus demo gojek dan taksi online kontra taksi konvensional. “Kalau Menhub RI dan Menkominfo RI respon sejak awal, maka kericuhan dalam demo itu tidak akan terjadi di Jakarta,” jelas Arwani.
Pengamat Politik Agung Suprio menilai dalam pemerintahan sekarang seperti ada matahari kembar, sehingga selalu terjadi tarik-menarik dalam banyak hal termasuk reshuffle kabinet.
Agung menyatakan, presiden Jokowi bilang masih menunggu persetujuan dari parpol dan terkesan keinginan Jokowi dan JK berbeda, akibat tidak ada komunikasi dan formula yang disepakati.
“Inilah yang disebut Presidensial banci, karena masih menunggu persetujuan parpol, tunggu Muktamar PPP, tunggu Munas Golkar dan lain-lain. Kalau itu benar, berarti Golkar dan PPP akan masuk,” kata Agung lagi.
Dia menyayangkan apabila reshuffle dilakukan bukan berbasis kinerja, melainkan dengan isu serta kepentingan parpol. Jika itu yang terjadi tetap merepotkan presiden sendiri.#duk