Jakarta, BP
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso menegaskan, meski BNN di bawah Presiden RI, namun struktur eselon setara dengan Dirjen eselon satu. Karena masih eselon satu seringkali mengalami ksulitan melaksanakan tugas bila harus berkoordinasi dengan menteri.
“Kewenangan BNN setara dengan Dirjen. Jadi agak sulit jika kordinsi dengan menteri terkait,” ujar Budi Waseso di
Gedung BNN, Jakarta, Jumat (4/3),saat menerima rombongan MPR RI yang dipimpin Zulkifli Hasan.
Menurut Budi, tugas BNN cukup berat menghadapi peredaran narkoba yang telah membanjiri Indonesia. Tidak hanya diedarkan di kota besar, melainkan daerah pelosok dan pengguna narkoba juga telah merambah anak usia sekolah.”Sangat memprihatinkan dan mengemaskan. Indonesia telah menjadi darurat narkoba namun sebagian orang beranggapan biasa-biasa saja,” kata Budi.
Asal tahu saja Budi, 120 juta penduduk Indonesia manusia produktif dan riskan terhadap narkoba, dan sekitar 5
jutaan pengguna narkoba. Jumlah tersebut tidak seimbang dibandingkan dengan petugas BNN yang hanya sekitar
5000 an orang.
Budi juga mengungkapkan bahwa gedung yang ditempati sekarang bukan milik BNN tapi milik Polri. Surat
permintaan agar gedung itu dikembalikan ke Polri sudah ada namun atas kebaikan Kapolri, BNN masih diberi
kesempatan menempati gedung itu dengan catatan harus berupaya memiliki gedung sendiri.
“Saya optimis, tahun ini BNN memiliki gedung sendiri, entah membangun gedung baru atau menggunakan gedung
negara lain,” jelas Budi.
Dia menambahkan, kekuatan personel yang dimiliki BNN saat ini hanya 4.600 orang sedangkan idealnya, untuk
seluruh Indonesia 74.000 personel. Dengan keterbatasan personel, kekurangan jumlah untuk menghadapi ancaman narkoba di seluruh Indonesia.
Meski demikian, kata Budi, dengan kekurangan yang ada BNN tidak akan menyerah memberantas narkoba.
Kekurangan lain adalah sarana dan prasarana BNN untuk menjangkau daerah apalagi teknologi yang dimiliki BNN
masih sangat terbatas.
Dikatakan posisi Indonesia tidak menguntungkan, banyaknya pulau membuat pengedar narkoba menggunakan
pelabuhan-pelabuhan tikus. Penyaluran narkoba lewat pelabuhan tikus itu sulit terdeteksi karena kekurangan
personil. Dan kerugian akibat peredaran narkoba dalam setahun mencapai Rp63, 1 triliun. Di Indonesia ada 60
jaringan narkoba, masing-masing jaringan memiliki nilai Rp1 triliun.
Menanggapi penjelasan Budi Waseso, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengaku prihatin dengan kondisi BNN namun
mengapresiasi kinerja BNN yang berhasil membongkar jaringan narkoba antar negara dengan mengamankan ribuan kilo narkoba.
Zulkifli Hasan mnambahkan, dalam era kebebasan reformasi ini dimanfaatkan banyak kelompok untuk
menghancurkan Indonesia. “Dari kondisi paparan di atas, kita sudah mengalami darurat narkoba. Semua kalangan sekarang tak ada yang lewat atau bebas dari penggunaan narkoba.” papar Zul.
Mengingat beratnya tanggungjawab BNN, Zulkifli Hasan akan membahas hal tersebut kepada presiden dan sejumlah lembaga tinggi negara. “Kalau BNN setara dengan Eselon I kinerjanya kurang maksimal dengan struktur itu. Padahal ancamannya sangat besar. Untuk itu kami mengharap agar BNN setara dengan kementerian dan diperkuat seperti KPK,” ujarnya.
Dikatakan Zul, daya rusak narkoba sangat cepat. Setiap hari, di setiap lingkungan, ada narkoba. Narkoba sudah
seperti hantu yang sulit dilacak. Untuk menghadapi hal yang demikian, Zulkifli Hasan minta agar kita tak bisa
berdiam diri. #duk