Jakarta, BP
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan Aburizal Bakrie (ARB) dinilai paling berpengaruh menyelesaikan dualisme Partai Golkar. Selain JK dan ARB, Muladi dan politikus muda Budi Santoso juga memiliki peran besar menyelamatkan Partai Golkar.
Dalam survei yang dirilis Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi) masyarakat menilai tokoh yang berpengaruh menyelamatkan dualisme Golkar adalah Jusuf Kalla (21,6 persen), Aburizal (20 persen), Akbar Tandjung (17,6), Priyo Budi Santoso (16 persen), Muladi (2,4 persen), Agung Laksono (0,4 persen), Hajriyanto (0,4 persen), lainnya (5 persen), tidak jawab (16,6 persen).
Juru bicara Kedai Kopi Hendri Satrio mengatakan, survei dilakukan dengan menggunakan 500 responden berusia 17 tahun ke atas dan sudah menikah, serta Margin of Error +/- 4,38. Proses pengumpulan data dilaksanakan dari 29 Februari – 1 Maret 2016, melalui wawancara telpon dan menggunakan kuesioner terstruktur.
“Menurut publik Jusuf Kalla, Aburizal, Akbar Tandjung, Priyo Budi Santoso dan Muladi adalah tokoh yang berhasil membuat rekonsiliasi kepengurusan Golkar yang terpecah,” kata Hendri, saat memaparkan hasil survei di Cikini, Kamis (3/3). “Memang saat survei tidak memasukkan nama BJ Habibie, namun kami percaya bahwa ada peran BJ Habibie di sana,” tambahnya.
Calon Terpopuler
Dari survei ini, menurut Hendri, Setya Novanto tidak dianggap sebagai figur yang menyelamatkan Golkar. Tapi kalau soal populer Setya Novanto populer. “Kalau ditanya yang menyelamatkan nama Setya Novanto hilang,” ungkap dia.
Peran para tokoh tersebut, menurut dosen Paramadina ini, mampu mendorong konsolidasi Partai Golkar yang terbelah pasca penyelenggaraan Munas Golkar di Bali. Sehigga Partai Golkar mulai membicarakan untuk menyelenggarakan munas rekonsiliasi.
Selain itu, Kedai Kopi juga melakukan survei terkait dengan popularitas calon ketua umum Partai Golkar. Setya Novanto menjadi calon yang paling populer dengan 35,8 persen. Disusul Priyo Budi Santoso (26,8 persen) dan Ade Komaruddin (25 persen).
Setelah itu secara berturut-turut Syahrul Yasin Limpo (20 persen), Idrus Marham (19,04 persen), Azis Syamsuddin (17,6 persen), Airlangga Hartanto (12,6 persen), Indra Bambang Utoyo (11,2 persen), Zaki Iskandar (9,4 persen), dan Mahyuddin (8,4 persen). “Ini soal popularitas belum pada elektabilitas,” kata Hendri.
Terkait dengan popualitas Priyo Budi Santoso, Hendri mengatakan nama Priyo sudah akrab di telinga masyarakat. Karena selama ini sudah cukup akrab dalam posisinya dulu sebagai Wakil Ketua DPR RI sehingga sering muncul,” jelas Hendri.
Secara sejarah, menurut Hendri, harusnya Ade Komaruddin dan Mahyuddin tinggi popularitasnya. Namun mereka sepertinya kurang ngobrol. Dan beginilah realitas temuan survei soal popularitas.
Terkait dengan figur yang dinilai bisa mengangkat perolehan suara Golkar, figur yang berpengalaman dan lama di Golkar (59,8 persen), pernah menjadi pengurus DPP (9,8 persen), pernah menjadi pimpinan DPR (3,4 persen), dan pernah menjadi ketua fraksi (3,2 persen). Sementara yang tidak menjawab/tidak tahu 23,8 persen.
Dalam survei ini juga tergambarkan keinginan masyarakat yang idealis ketua umum PartaiGolkar tidak terlibat skandal korupsi (24,8 persen), tidak terlibat skandal hukum (20 persen),bersedia mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya (10,4 persen), mengakomodasi anak muda di kepengurusan Golkar), tidak berkinerja buruk dalam jabatan publik (3,2 persen), mempunyai visi tentang masa depan Golkar (2,4 persen), tidak jawab (31,8 persen).
Peneliti ICW Donald Faris mengatakan sepakat jika publik meneropong persoalan korupsi sebagai hal yang diteropong masyarakat. Menurutnya ada syarat yang harus dipenuhi calon, yaitu tidak punya beban masalah hukum, bisa menyangkut korupsi maupun pidana lain. “Kalau yang terpilih tersangkut masalah hukum akan menyandera Partai Golkar. Ini akan jadi beban baru Golkar ke depan,” kata dia.
Dia menambahkan, pimpinan Partai Golkar juga harus selesai dengan persoalan ekonomi. Tapi bukan berarti harus kaya raya. Harus selesai dengan dirinya sendiri sehingga jabatan ketua umum tidak dijadikan alat untuk mencari rente.
Diingatkan pula, sebaiknya calon ketua umum Partai Golkar harus lahir jauh dari politik uang. “Kalau kita baca dari media beberapa hari lalu, sudah mulai ada deal-deal dari para calon ketua umum dengan pengurus daerah yang punya pemilik suara,” paparnya. #duk