DEPUTY Humas dan Hukum PT PLN Wilayah Sumatera Selatan Jambi dan Bengkulu (S2JB) Lilik Hendro Purnomo mengatakan, perhitungan kwh listrik ini memiliki beberapa komponen biaya yang sangat menentukan, salah satu di antaranya adalah Pajak Penerangan Jalan (PPJ).
PPJ ini berbeda untuk setiap daerah, semakin besar nilai PPJ maka akan sedikit kwh yang diterima. “Selain PPJ ada juga yang namanya biaya jasa, kalau beli di tempat yang satu dengan tempat yang lain berbeda, lihat pada struk biaya jasanya berapa,” kata Lilik.
Lilik menyampaikan, pelanggan tidak perlu khawatir dengan tarif dasar rupiah per kwh yang diterapkan PLN. Untuk pelanggan, daya 450 VA tarif rupiah per kwh Rp550 dan 900 VA tarif rupiah/kwh Rp650 harganya murah karena masih disubsidi.
Untuk pelanggan daya 1.300 VA, Lilik mengatakan tarif rupiah/ kwh Rp1.550. “Misalkan beli pulsa listrik Rp100 ribu, mendapat 67.000, itu bukan seperti kita beli pulsa HP. Itu artinya kwh yang kita peroleh 67 kwh. Terus mengapa kwh yang kita peroleh berbeda, itu disesuaikan dengan golongan, dan nominal yang kita beli,” jelas Lilik.
Setelah itu, pelanggan juga dikenakan biaya administrasi bank, sebab pembayaran pembelian pulsa token listrik melibatkan peran perbankan. Jadi otomatis dikenakan biaya administrasi. Masing-masing bank memiliki ketentuan besaran biaya administrasi sendiri.
Jika membeli pulsa listrik Rp100.000, pemerintah darerah menerapkan PPJ 10 persen, dan biaya jasa Rp2.000 artinya Rp88.000 dibagi tarif rupiah/kwh. Berapa mendapat kwh tergantung juga belinya dimana, biaya administrasi tempat yang satu dengan yang lain belum tentu sama. “Beli Rp100.000 dengan Rp250.000 berbeda pula biaya jasanya,” tambah dia.
Dia menegaskan, penggunaan pulsa listrik tidak serta merta membuat pembayaran listrik lebih irit. “Kalau mau irit ya harus dihemat pemakaiannya bukan soal menggunakan pulsa listrik,” ucapnya. #osk/ren