Gubernur Sumsel Minta Kades Maksimalkan Pembangunan Daerah
Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin minta kepada seluruh kepala desa untuk memaksimalkan pembangunan di daerah sehingga provinsi ini semakin berkembang dan maju serta terdepan.
APALAGI desa sebagai ujung tombak pembangunan sehingga peran serta kepala desa (kades) sangat diharapkan, kata gubernur saat memberikan pengarahan di hadapan ratusan Kades di Palembang.
Memang, lanjut Gubernur, majunya pembangunan di Sumsel sangat tergantung dengan infrastruktur di desa.
“Sumsel memiliki 2.861 desa dan bila semua pembangunan dilakukan dengan baik maka daerah ini akan semakin maju,” kata Gubernur saat memberikan kuliah umum, Selasa (24/11).
Yang jelas, semua pembangunan tidak akan jalan tanpa adanya peran serta kades. Apalagi sekarang ini setiap desa mendapat bantuan dana dari pemerintah pusat untuk pembangunan.
Dana tersebut harus dimanfaatkan untuk pembangunan yang menjadi skala prioritas di desa tersebut. Bangun jalan, jembatan, air bersih atau kebutuhan yang menjadi prioritas masyarakat setempat supaya masyarakat semakin sejahtera.
“Ini tujuan utama pembangunan supaya desa menjadi mandiri sehingga itu harus menjadi perhatian utama para kades,” katanya.
Menurutnya, dana bantuan yang didapat tersebut 70 persen untuk pembangunan dan sisanya untuk operasional para kades dan perangkatnya.
Oleh karena itu dengan adanya pertemuan ini diharapkan pembangunan yang dijalankan tepat sasaran sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu pemerintah pusat tahun depan bakal meningkatkan alokasi dana setiap desa dua kali lipat dari tahun ini, sehingga nantinya setiap desa akan mendapatkan dana sebesar Rp1 miliar.
“Saat ini setiap desa di Sumsel masih mendapatkan Rp300 juta dengan jumlah total yakni sekitar Rp775 miliar, dengan jumlah penerima dana tersebut yakni sebanyak 2817 desa,” ungkap Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa H Yusnin, Ssos, MSi usai kegiatan kuliah umum dari Gubernur Sumsel H Alex Noerdin.
Dijelaskannya, saat ini penyaluran dana desa baru dilakukan untuk tahap pertama, sedangkan untuk tahap kedua baru 70 persen dan tinggal 30 persen lagi. “Untuk tahap ketiga nantinya akan dilakukan dalam waktu dekat,” jelasnya.
Meskipun saat ini penyalurannya sedikit terlambat, pihaknya optimis akan terserap dengan baik. “Deadline-nya, sesuai dengan tahun anggaran yakni 31 Desember, namun setiap desa harus segera melakukan kegiatan agar pada pertengahan Desember mendatang dana desa tersebut terserap,” katanya.adv
Ban-Gub Harus Transparan
GUBERNUR Sumsel H Alex Noerdin meminta kepala desa atau lurah yang diberikan bantuan gubernur (ban-gub) harus transparan dalam menyalurkan bantuan tersebut.
Pemprov Sumsel mengalokasikan bantuan keuangan kepada desa/kelurahan se-Sumsel tahun 2014 sebesar Rp323.100.000.000 untuk 2.846 desa dan 385 kelurahan.
“Bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tersebut mengalami kenaikan cukup signifikan dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya, yaitu menjadi Rp100.000.000 per desa/kelurahan, tetapi uang tersebut bukan untuk pak lurah dan pak kades sendiri. Sebab sudah ada temuan untuk ban-gub yang sudah dibagikan ini,” ujar Alex saat penyerahan Bantuan Keuangan Pemprov Sumsel kepada pemerintahan desa/kelurahan dalam wilayah Kabupaten Mura dan Kabupaten Banyuasin di Griya Agung Palembang.
Menurut Alex, uang tersebut sudah ada pembagian yang harus diserahkan kepada yang bersangkutan seperti untuk desa yaitu kegiatan TP PKK Desa Rp8.000.000, kegiatan Posyandu Desa Rp7.000.000, kegiatan Karang Taruna Desa Rp7.000.000, Usaha Ekonomi Produktif Desa Rp33.800.000.
Selain itu, tambahan penghasilan Kepala Desa Rp10.000.000, tambahan penghasilan Perangkat Desa Rp10.000.000, Biaya Operasional dan Pelaporan Rp2.000.000, tambahan penghasilan BPD Rp10.000.000, tambahan penghasilan LPMD Rp5.000.000, dan tambahan penghasilan P3N Rp7.200.000.
Sementara untuk kelurahan yaitu kegiatan TP PKK Kelurahan Rp15.000.000, kegiatan Posyandu Kelurahan Rp10.000.000, kegiatan Karang Taruna Kelurahan Rp10.000.000, Usaha Ekonomi Produktif Kelurahan Rp43.800.000, pembinaan administrasi kelurahan dan pelaporan Rp4.000.000, tambahan penghasilan LPMK Rp10.000.000, dan tambahan penghasilan P3N Rp7.200.000.
“Sekarang yang jadi masalah dan bisa menjadi tindak lanjut ke pihak yang berwajib, pertama uangnya tidak sampai. Kemudian ada Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang terkadang tidak melibatkan BPD. DURK yang sudah tersusun terkadang dialihkan atau menyimpang, SPJ tidak lengkap, ketentuan pajak harus disetor sesuai dengan ketentuan,” katanya.
Alex mengingatkan bahwa tahun depan bantuan gubernur bukan Rp100 juta, mungkin Rp150 juta dan mungkin juga Rp200 juta per desa.
“Tapi para kades yang ternyata dapat masalah seperti yang saya sampaikan, dananya tidak akan disalurkan,” tegas Alex.
Alex menjelaskan, pihaknya telah menyerahkan pedoman pengelolaan bantuan Pemprov Sumsel kepada desa dan kelurahan untuk Kabupaten Banyuasin Tahap II sebesar Rp18.300.000.000, yang terdiri dari 15 kelurahan dan 168 desa.
Sedangkan untuk Kabupaten Musirawas sebesar Rp19.900.000.000, terdiri dari 186 desa dan 13 kelurahan setelah kades selesai menyusun APBDesa akan ditransfer langsung ke rekening desa dan kelurahan ke rekening kas daerah yang bersangkutan.
Bantuan Pemprov Sumsel kepada pemerintahan desa dan kelurahan, kata Alex, adalah wujud kepedulian kepada masyarakat desa dan kelurahan yang merupakan lini terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.
Sehingga pembangunan desa/kelurahan dan masyarakatnya, tumbuh dan berkembang secara baik dan mandiri.
“Saya berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan arah penggunaan yang telah ditetapkan, dan saya berharap bantuan yang telah disampaikan kepada saudara, agar dapat menyampaikan laporan pertanggungjawaban paling lambat 1 bulan sejak diterima bantuan kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Bupati Banyuasin dan Bupati Musirawas,” katanya. adv
KOMENTAR
Motivasi Para Kades
Erawan Abizar,
Anggota DPRD Sumsel
SANGAT baik yang disampaikan Gubernur Sumsel dalam memotivasi para kades, untuk memimpin desanya dengan baik, sehingga program pemerintah bisa jalan dengan baik, jangan sampai dimanfaatkan untuk memobilisasi massa, untuk pilkada kabupaten/kota.
Tanggapi Serius
Syafran Suprano,
Tokoh Pemuda Sumsel
PESAN Pak Gubernur kepada para kepala desa tersebut seharusnya ditanggapi dengan serius dan penuh tanggung jawab, karena mereka adalah garda terdepan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Kemajuan desa, keharmonisan dan tingkat religiusitas masyarakat juga dapat dijadikan parameter keberhasilan seorang kepala desa.
Tentu harus mendapat dukungan penuh dari semua pemangku kepentingan. Apalagi seorang kepala desa biasanya adalah seorang tokoh di wilayahnya bahkan sampai tingkat kabupaten, maka sangat ironis bila desanya kalah dengan desa lainnya.
Saya berharap ke depan ada lomba kemajuan desa di tingkat kabupaten dan hasilnya maju ke tingkat provinsi. Ini untuk merangsang percepatan pembangunan di segala bidang di tingkat desa, bukan sekedar pembangunan fisik semata dan tim penilai harus melibatkan sebanyak mungkin pihak non pemerintah maupun perorangan yang punya kompentensi untuk itu.