Martapura, BP
Setiap enam bulan sekali Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKU Timur melalui Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKD) melakukan evaluasi terhadap kinerja pegawai dengan status Tenaga Kerja Sukarela (TKS). Selain itu setiap enam bulan TKS juga menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK).
Penjabat Bupati OKU Timur Richard Chahyadi ,saat dikonfirmasi wartawan ,Selasa (2/2) mengatakan, pemkab memang melakukan evaluasi terhadap kinerja TKS enam bulan sekali tujuannya untuk mengetahui kualitas kerja pegawai dengan status TKS. Jika berdasarkan hasil evaluasi kinerja TKS tidak sesuai standar dan tidak berkualitas untuk itu akan dilakukan kajian apakah kontraknya diperpanjang maupun dilepas.
Dikatakannya,saat ini gaji TKS sudah mengalami kenaikan dari semulanya hanya Rp300 ribu perbulan menjadi Rp700 ribu perbulan.”Dengan kenaikan gaji kita harapkan kinerja TKS akan semakin disiplin dan baik, tapi jika tetap tidak ada perubahan itu sudah kelewatan,”ujar Pj Bupati.
Sedangkan kontrak kerja diserahkan ke BKD langkah lain yang diambil tentu terus dilakukan pengawasan dan penilaian kinerja TKS. “Berdasarkan hasil dari tes uji kompetensi yang dilakukan tahun lalu yang sekitar 400 lebih TKS fiktif dan sekarang sudah dilepas,”ungkapnya.
“Kita hanya meminta agar TKS bekerja lebih rajin lagi dan meningkatkan kualitas, dengan uji komptensi yang kita lakukan tahun lalu kita ketahui TKS itu harus di tempatkan kemana sesua dengan ilmu pengetahuan,”terang Richard.
Sementara Kepala BKD OKU Timur, Drs Juanda ,menambahkan , evaluasi dilakukan untuk mengetui kualitas kinerja TKS. TKS juga diwajibkan melakukan tanda tangan SPK, TKS yang menandatangani SPK itu berdasarkan hasil tes kompetensi. Unuk SK dikeluarkan oleh BKD namun ditandatangani Sekda.
Untuk Jumlah TKS di OKU Timur saat ini berdasarkan hasil tes komptensi bekurang dari sekitar 4000 menjadi 3679 orang.”Berkurangnya lumayan banyak dan kita harapkan TKS yang ada saat ini benar-benar bisa menjalankan tugas dengan baik,” tandasnya. #cr1