Palembang, BP
Pendistribusian Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Provinsi Sumatera Selatan baru 52 persen. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Divre III optimis akan selesai 100 persen pada tanggal 15 Desember mendatang.
“Di Sumsel baru 52 persen KIS yang terdistribusi atau sekitar 465.550 jiwa. Setiap orang yang mendapatkan KIS diberikan tanda terima sebagai bukti telah menerima kartu ini. Target kami, pertengahan Desember ini sudah 100 persen tersalur,” ujar Kepala BPJS Divre III dr Fachrurazi yang diwawancarai usai acara Pembukaan Pertemuan Evaluasi Distribusi Kartu Indonesia Sehat (KIS), di Hotel Horison Ultima, Senin (6/12).
Ia menjelaskan, permasalahan yang dihadapi pihaknya dalam pendistribusian bermacam-macam. Contohnya seperti data peserta penerima yang sudah berubah, status sosial penerima juga ada yang berubah. “Ada masyarakat yang alamat rumahnya sudah pindah, dan juga ada peserta yang sudah meninggal sehingga tidak akan diberikan lagi KIS. Selain itu, ada juga masyarakat yang dulunya belum mampu sekarang menjadi mampu,” terang Fachrurazi.
Data yang digunakan, tambahnya, pihaknya memakai data dari Jamkesmas terakhir sesuai dengan Surat Keputusan dari Menteri Sosial tahun 2013 lalu. “Data ini sudah lebih dari dua tahun, jadi wajar kalau ada masyarakat yang tidak seharusnya lagi menerima KIS,” imbuhnya.
Ditanya mengenai adanya Program Berobat Gratis milik Pemerintah Provinsi Sumsel, menurutnya, peserta yang telah di-cover program jaminan kesehatan daerah, tidak boleh lagi menerima KIS. Jika terjadi, maka akan tumpang tindih.
“Aturannya, tidak boleh satu peserta itu mendapatkan dua pembiayaan. Karena itu, ini perlu ada validasi data ulang supaya jangan sampai satu orang mendapat jaminan kesehatan ganda,” tutur ia.
Dikatakannya, program jaminan kesehatan milik daerah seharusnya bisa diintegrasikan dengan program Kartu Indonesia Sehat (KIS). Kalau program pemerintah pusat dan pemerintah daerah diintegrasikan, maka yang mendapat keuntungan nanti masyarakat provinsi itu sendiri.
“Misal, peserta yang terdaftar sebagai pengguna KIS di daerah Sumsel, bisa menggunakan kartunya di berbagai provinsi. Jadi, saat ingin berobat tidak harus di daerah tempat tinggal, bisa dipakai di provinsi lain juga,” jelasnya lagi.
Dirinya berharap, melalui forum diskusi yang dilakukan pihaknya bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat mewujudkan pengintegrasian program jaminan kesehatan daerah dengan program jaminan kesehatan milik pemerintah pusat.
“Semoga bisa segera terintegrasi, jadi tidak ada tumpang tindih yang membuat kebingungan di masyarakat,” harapnya. Terpisah, Kepala Dinas Sosial Palembang, Faizal AR mengatakan, dinas sosial merupakan skpd yang melakukan pendistribusian langsung Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada masyarakat.
“Di Palembang, pendistribusian KIS pada tahap pertama sudah 97 persen. Dari 23.928 jiwa baru tersalur kepada 23107 jiwa. Sedangkan untuk tahap kedua distribusi baru mencapai angka 76 persen, dari total 331.307 jiwa baru tersalur 262.279 jiwa,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Pelayanan Masyarakat Dinkes Sumsel, Trisnawarman mengatakan, Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan program pemerintah pusat yang sangat penting adanya. “Semoga dengan adanya kartu ini bisa menjamin kesehatan semua masyarakat di Indonesia, khususnya Sumsel,” katanya.
Menanggapi rencana integrasi KIS dengan program Berobat Gratis milik Pemprov Sumsel, ditambahkannya, saat ini masih dalam tahap pembahasan. Antara lain masalah pendanaan yang akan di-sharing Pemprov dengan BPJS Kesehatan.
“Kita kan selama ini dalam program berobat gratis hanya meng-cover untuk satu orang sebesar lebih kurang Rp5ribu. Sedangkan, KIS ini iurannya bisa mencapai Rp25ribu. Ini untuk kelas III,” terangnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, permasalahan kekurangan dana akan dibicarakan dulu dengan instansi terkait termasuk dengan Gubernur. Jika setuju, maka kekurangan tersebut akan dimasukkan dalam APBD 2017. “Tahun depan anggaran untuk program Berobat Gratis ini masih sama seperti tahun lalu yakni sebesar Rp220 miliar. Jadi tidak mungkin kalau integrasinya tahun ini. Diharapkan tahun 2017 program Berobat Gratis sudah terintegrasi,” pungkasnya. # dil