Kayuagung, BP
Ratusan buruh berseragam merah yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonnesia (KASBI) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Selasa (15/9), mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) OKI. Mereka meminta DPRD menjadi fasilitator terkait kesewenang-wenangan yang dilakukan PT Sampoerna Agro. Selain telah memberhentikan pekerja secara sepihak, juga telah menggunakan Union Busting (melarang para buruh untuk berserikat).
Ratusan butuh yang berdemo tiba di gedung DPRD sekitar pukul 09.30. Mereka datang dengan ratusan kendaraan roda 2, bus, dan mobil pribadi. Sekitar 30 menit mereka berorasi seperti layaknya demo, mereka membawa umbul umbul bendera dan spanduk ditambahi teriakan yel yel membahana. Ratusan Polisi dan Pol PP terlihat mengawal jalannya demo.
Ketua KASBI Sumsel Suyono dalam pertemuan perwakilan pendemo di hadapan Ketua DPRD OKI dan beberapa anggota dewan mengatakan kedatangan ratusan buruh kekantor DPRD OKI ini merupakan puncak kekesalan para anggota KASBI yang merasa keberadaan Serikat Buruh Sampoerna Agro Independent yang berafiliasi dengan KASBI tidak diakui oleh perusahaan.
”Bahkan memenajemen perusahaan melarang buruh untuk bergabung dengan KASBI, bahkan bagi buruh yang bergabung dengan Kasbi tidak lagi pekerjakan di perusahaan sampai waktu yang tidak ditentukan,” kata Yono di hadapan Ketua DPRD OKI Yusuf Mekki.
Menurut dia telah terjadi PHK yang sangat tidak adil terhadap pekerja di kebun telaga Hikmah I PT Sampoerna Agro di Kecamatan Pedamaran Timur OKI, salah satu pekerja atas nama Muginto dipecat pada awal September, dengan alasan memanen buah sawit mentah.
”Itu hanyalah alasan perushaan untuk memcat rekan kami, saya tahu mereka memberhentikan rekan kami itu karena dia aktif di Organisasi KASBI,” katanya.
Menurut Suyono, Tindakan perusahaan sangat tidak adil, para buruh disuruh memanen sesuai target yang ditentukan atau memanen 63 tandan sawit setiap hari, jika tidak memnuhi target maka upah akan di potong.
”Target 63 tandan. Padahal sekarang sedang kemarau. Sulit untuk memenuhi 64 tandan itu. Untuk memenuhi target maka buah terpaksa memanen buah yang mentah agar upahnya tidak dipotong, dan itu dilakukan beberapa buruh lainya, tetapi karena buruh yang lain tidak masuk kasbi, mereka tidak dipecat, sementara rekan kami yang masuk KASBI itu dipecat,” jelasnya.
Oleh sebab itu Suyono dan para buruh lainnya meminta kepada DPRD agar memanggil manajemen perusahaan yang sudah memakai sistem Union Busting.
”PT Sampoerna jelas menggunakan union Busting, itu jelas melanggar undang-undang, Kami meminta agar rekan kami dipekerjakan kembali, karena ini tidak adil, rekan kami diberhentikan tanpa diberikan pesangon dan diusir dari camp tempat tinggalnya,” jelasnya.
Sementara itu Ketua DPRD OKI Yusuf Mekki meminta agar para buruh untuk bersabar, pihaknya akan segera memanggil pihak perusahaan untuk mempertanyakan tidakannya itu.
”Mereka diberikan Izin beroperasi di OKI tujuannya hanya satu untuk memabantu mensejahterakan masyarakat, bukan menyengsarakan rakyat, kami akan panggil manajemen perusahaan, jika cara dia memberhentikan pekerja itu melanggar aturan ayang ada, dia wajib memulihkan kembali Mugianto yang telah dipecat,” katanya.
Yusuf Mekki juga menyayangkan jika memang benar perusahaan telah menggunakan Sistem Union Busting.
” Untuk berserikat itu adalah hak buruh dan hak setiap warga Negara, itu sudah diatur oleh undang-undang, jika mereka mengganggap keberadaan kasbi sebagai musuh itu tidak dibenarkan, hal ini akan kami minta klarifikasi dari perusahaan, kami pasti berpihak pada rakyat,” tegasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten OKI Aris Panani, mengatakan, sebelumnya disnaker telah menerima laporan dari buruh terkait pemecatan tersebut.
”Kami sudah panggil manajemen perusahaan, menurut mereka Mugianto dipecat karena melanggar SOP, memanen sawit yang belum matang, dan hal itu sudah diperingatkan berkali-kali, saat ini kami masih berusaha untuk memediasi antara buruh dan mananjemen perusahaan agar masalah cepat selesai,” katanya. #ros