Palembang, BP
Sembilan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan mengapresiasi Gubernur Sumsel dan jajaran Pemprov Sumsel yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan perundangan yang berlaku, termasuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Sumsel yang telah meraih predikat Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) dari BPK Perwakilan Sumsel.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Sumsel dengan agenda pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Sumsel. Sidang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel H Chairul S Matdiah, SH didampingi Wakil Ketua lainnya serta dihadiri Sekda Sumsel H Mukti Sulaiman bersama jajaran Pemprov Sumsel, Senin (29/6).
Kesembilan fraksi tersebut melalui jurubicaranya, Fraksi PDIP Yulius Maulana, Fraksi Partai Demokrat Drs HM Husni Thamrin, Fraksi Partai Golkar HA Wahab Nawawi, Ssos, MM, Fraksi Partai Gerindra Asgianto, ST.
Lalu Fraksi PAN Drs Achmad Bastari, Fraksi PKB Nasrul Halim, SH, Fraksi Hanura Kamirul, Fraksi Nasdem Drs Elianuddin HB dan Fraksi PKS Ridwan, SE.
“Secara keseluruhan kami mengapresiasi upaya pemerintah terhadap sumber-sumber pendapatan dan langkah efisiensi belanja daerah, maupun realisasi APBD Pemprov Sumsel, tidak tercapai target yang telah ditentukan. Tetapi apabila kita bandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya, tahun 2013, maka terjadi peningkatan sebesar 3,92 persen,” kata jurubicara partai Golkar, HA Wahab Nawawi, Ssos, MM.
Selain itu, ,tahun 2014, kondisi perekonomian nasional tidak begitu menggembirakan dan dampaknya Sumsel mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun 2014 dengan tingkat pertumbuhan 5,1 persen sampai 5,6 persen.
Salah satu penyebabnya adalah menurunnya harga komoditi karet secara dratis yang menyentuh angka terendah yaitu Rp4.500 per kilogram. Kondisi inilah yang menjadi salah satu penurunan daya beli masyarakat yang berdampak pada kemampuan masyarakat dalam membayar kewajiban pajak daerah salah satunya terhadap pajak kendaraan bermotor. #osk
Komentar Anda