Palembang,BP- Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap di Sumatera Selatan kembali menuai protes mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara Sumatera Selatan (BEM NUSS) menyegel Kantor Gubernur Sumsel, Rabu (21/10/2026), setelah Gubernur Herman Deru tidak menemui massa aksi.
Mahasiswa datang untuk menagih komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menangani karhutla dan dampak kabut asap yang masih dirasakan masyarakat. Mereka berharap aksi tersebut menjadi ruang dialog untuk membahas langkah konkret penanganan bencana lingkungan tersebut.
Namun, rencana dialog tidak terlaksana karena Herman Deru tidak berada di tempat. Sementara itu, penjelasan yang disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel Edward Candra belum memuaskan mahasiswa.
Kondisi tersebut mendorong massa mengambil tindakan dengan menyegel kantor gubernur dengan membentangkan spanduk yang bertuliskan ” Kantor Gubernur Sumsel Disegel Rakyat “sebagai bentuk protes sekaligus ungkapan kekecewaan terhadap pemerintah provinsi.
Koordinator BEM NUSS, Ilham, mengatakan mahasiswa sebenarnya datang dengan harapan dapat berdialog langsung dengan gubernur dan membahas langkah nyata untuk menangani karhutla di Sumsel.
“Seharusnya hari ini kami berdialog dan mencari langkah konkret dalam penanganan karhutla di Provinsi Sumatera Selatan. Namun, Gubernur Sumatera Selatan tidak ada di tempat,” ujar Ilham.
Ia menyatakan, ketidakhadiran gubernur membuat mahasiswa menyampaikan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Herman Deru, khususnya terkait penanganan karhutla.
Ilham menegaskan, aksi tersebut melibatkan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi dan unsur organisasi mahasiswa di Sumatera Selatan. Mereka datang untuk menyuarakan tuntutan agar pemerintah mengambil langkah nyata dalam menghadapi karhutla dan kabut asap.
Penyegelan kantor gubernur menjadi puncak kekecewaan massa dalam aksi tersebut. Mahasiswa menilai persoalan karhutla tidak cukup direspons dengan penjelasan, tetapi membutuhkan langkah konkret yang dapat dirasakan masyarakat.
“Kalau kondisi tidak membaik maka tanggal 28 Oktober kami datang lagi kesini membawa massa lebih banyak lagi,” kata Ilham.
Sekda Sumsel Edward Candra menjelaskan bahwa pemerintah provinsi bersama satuan tugas gabungan terus melakukan upaya pemadaman karhutla melalui operasi darat dan udara.
Edward mengatakan dirinya juga telah mengunjungi sejumlah posko penanganan karhutla, termasuk di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dan Muara Enim. Ia menyebut Gubernur Herman Deru turut memantau kondisi di lapangan dan bahkan pernah bermalam di posko di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), wilayah yang menghadapi banyak titik panas dan kebakaran.
Menurut Edward, lebih dari 12.000 personel dari berbagai unsur dikerahkan untuk menangani karhutla. Mereka terdiri atas personel TNI, Polri, BPBD provinsi dan kabupaten/kota, Satpol PP, relawan perusahaan, serta masyarakat peduli api.
Pemadaman dilakukan melalui dua metode, yakni operasi darat di lokasi yang dapat dijangkau petugas dan operasi udara untuk wilayah yang sulit diakses.
Edward menyebut lima helikopter water bombing dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) disiagakan di Lanud untuk mendukung pemadaman dari udara.
“Setiap hari ketika ada yang terbakar, itu terus dilakukan operasi pemadaman,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui pemadaman tidak selalu dapat menuntaskan seluruh kebakaran dalam satu hari. Sejumlah kendala yang dihadapi petugas antara lain keterbatasan waktu operasi dan kesulitan memperoleh sumber air di lokasi kebakaran.
Edward juga menjelaskan upaya penanganan kabut asap melalui penggunaan dry ice atau es kering, selain operasi modifikasi cuaca untuk memicu hujan buatan.
Menurut dia, pemerintah provinsi telah meminta pemerintah pusat memperpanjang pelaksanaan operasi dry ice. Edward menyebut operasi tersebut telah diperpanjang hingga 26 Oktober 2026 dan pemerintah provinsi kembali mengajukan permohonan perpanjangan.
Ia menjelaskan, penyebaran dry ice ditujukan untuk membantu mengangkat lapisan asap yang tertahan dekat permukaan tanah. Namun, efeknya tidak bertahan lama sehingga penyebaran perlu dilakukan berulang.
Pemerintah juga melaksanakan operasi modifikasi cuaca dengan menaburkan bahan semai ke awan yang dinilai berpotensi menghasilkan hujan.
Edward mengatakan operasi penanganan karhutla dikoordinasikan melalui posko provinsi yang dipimpin gubernur, dengan komandan operasi dari unsur TNI. Struktur satuan tugas mencakup penanganan darat, udara, penegakan hukum, dan kesehatan.
Selain pemadaman, Edward menyatakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak kabut asap juga menjadi bagian dari upaya pemerintah.
Ia mengatakan Gubernur Herman Deru telah menginstruksikan agar layanan kesehatan bagi masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kabut asap tidak dipungut biaya di posko pelayanan yang disiapkan.
Edward meminta masyarakat melaporkan apabila menemukan layanan yang seharusnya gratis justru meminta pembayaran.
Di sisi lain, ia menegaskan pemerintah tidak tinggal diam menghadapi karhutla. Menurutnya, setiap laporan kebakaran ditindaklanjuti dengan operasi pemadaman, meskipun terdapat kebakaran yang belum dapat diatasi karena kendala di lapangan.
Ia juga menyinggung dugaan pelanggaran berupa penanaman kelapa sawit di lahan yang terbakar. Menurut Edward, pelanggaran semacam itu harus ditindaklanjuti.#udi