Palembang,BP- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumsel resmi menandatangani Nota Kesepakatan Bersama terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Penandatanganan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna XL (40) DPRD Sumsel di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel, Palembang, Kamis (13/8/2026).
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sumsel, Andie Dinialdie dan didampingi jajaran Wakil Ketua DPRD Sumsel Raden Gempita, Nopianto, Ilyas Panji Alam dan dihadiri Gubernur Sumsel H Herman Deru , Asisten I Pemprov Sumsel Apriyadi dan dinas serta OPD terkait.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tetap memprioritaskan belanja infrastruktur sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, meski Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 mengalami penurunan.
Dalam kesepakatan Rancangan APBD 2027, nilai anggaran Sumsel turun sekitar 6,35 persen menjadi Rp9,12 triliun. Penurunan tersebut terjadi seiring adanya rasionalisasi pendapatan daerah, terutama yang bersumber dari dana bagi hasil (DBH) dan transfer ke daerah dari pemerintah pusat.
Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan penurunan anggaran tersebut merupakan konsekuensi dari penyesuaian terhadap proyeksi pendapatan daerah.
“Secara umum ada penurunan hampir 10 persen RAPBD itu terkait dengan rasionalisasi pendapatan daerah dari DBH dan transfer keuangan daerah,” kata Deru usai rapat .
Meski ruang fiskal mengalami penyempitan, Deru memastikan pemerintah daerah tetap mempertahankan sejumlah program yang dinilai strategis dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Salah satu sektor yang tetap menjadi perhatian utama adalah pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
Menurut Deru, rasionalisasi anggaran memang membuat pemerintah harus melakukan penyesuaian terhadap sejumlah program dan kegiatan. Namun, pemangkasan tidak boleh sampai mengganggu proyek-proyek yang masuk dalam kategori prioritas.
“Bahwa mungkin terjadi beberapa yang harus dipangkas tentu itu konsekuensi dari rasionalisasi, sebab kita ingin proyek yang sifatnya prioritas tidak boleh terhambat,” katanya.
Deru menjelaskan, belanja infrastruktur tetap dipertahankan karena memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat.
Infrastruktur yang memadai, seperti jalan dan sarana pendukung konektivitas antardaerah, dinilai dapat memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus distribusi barang dan jasa.
Sebaliknya, kondisi infrastruktur yang kurang memadai dapat meningkatkan biaya transportasi. Kenaikan biaya tersebut pada akhirnya dapat berdampak terhadap harga barang, biaya distribusi, hingga aktivitas perekonomian masyarakat.
Karena itu, di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah akan berupaya memastikan pembangunan maupun pemeliharaan infrastruktur yang bersifat prioritas tetap berjalan.
Kebijakan tersebut dinilai penting agar program efisiensi anggaran tidak justru menghambat pertumbuhan ekonomi Sumsel.
Deru menegaskan pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan program yang akan dibiayai melalui APBD 2027. Program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi akan menjadi perhatian utama.
Dengan penyesuaian anggaran tersebut, menurutnya Pemprov Sumsel diharapkan tetap mampu menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan keterbatasan fiskal tidak menghambat pelayanan publik dan pembangunan sektor-sektor strategis.
Penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS APBD 2027 antara DPRD Sumsel dan Pemprov Sumsel menurutnya menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan APBD tahun mendatang.
Selanjutnya, pemerintah bersama DPRD akan melanjutkan pembahasan hingga penyusunan APBD 2027, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan pembangunan Sumsel.
Deru, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sumsel, khususnya Badan Anggaran, atas kerja sama intensif yang terjalin selama proses penyusunan rancangan anggaran tersebut.
“Terima kasih atas kerja sama dan kemitraan yang terjalin. Semoga program-program yang telah tersusun dapat terlaksana dengan baik demi melanjutkan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan,” ujar Herman Deru dalam sambutannya.
Ketua DPRD Provinsi Sumsel, Andie Dinialdie menjelaskan, bahwa sebelum penandatanganan ini dilakukan, pembahasan komprehensif serta sinkronisasi program dan kegiatan telah diselesaikan bersama Badan Anggaran (Banggar) dan tim anggaran Pemprov Sumsel.
“Sinkronisasi program dan kegiatan tahun 2027 telah kita bahas secara rinci bersama Badan Anggaran. Semoga nota kesepakatan bersama ini dapat menjadi pedoman yang kuat dalam mengarahkan belanja daerah Tahun Anggaran 2027 secara efektif dan tepat sasaran,” kata Andie.#udi