Pengamat politik dan sosial Bagindo Togar BB
Palembang,BP- Pengamat politik Sumatera Selatan (Sumsel) , Bagindo Togar BB, mengusulkan agar persyaratan pencalonan kepala daerah di Sumatera Selatan harus diperketat, khususnya dalam aspek pendidikan dan kapasitas intelektual calon pemimpin.
Menurutnya, Sumsel yang merupakan provinsi yang kaya sumber daya alam membutuhkan figur pemimpin yang memiliki kualitas akademik dan kemampuan intelektual yang tinggi.
Bagindo menilai, standar minimal pendidikan bagi calon gubernur, wali kota, maupun bupati di Sumsel sebaiknya ditingkatkan hingga jenjang Strata 2 (S2). Bahkan, ia mengusulkan agar calon kepala daerah berasal dari perguruan tinggi dengan akreditasi A atau unggul serta memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,5.
Menurutnya, gagasan tersebut penting karena Sumatera Selatan merupakan daerah yang memiliki potensi besar, baik dari sisi sumber daya alam, posisi geografis, maupun sumber daya manusia.
Karena itu, ia menilai kepemimpinan daerah tidak boleh diserahkan kepada figur yang hanya mengandalkan popularitas ataupun kekuatan finansial semata.
“Sumatera Selatan ini provinsi yang sangat strategis dan kaya. Potensi sumber daya alamnya luar biasa. Jadi sangat tidak tepat apabila dipimpin oleh figur yang kapasitas intelektualnya tidak memadai,” ujar Bagindo, Jumat (15/5/2026).
Ia mengatakan, kualitas pendidikan seorang pemimpin sangat berpengaruh terhadap kemampuan dalam menyusun kebijakan, membaca persoalan daerah, hingga menentukan arah pembangunan jangka panjang.
Menurutnya, kepala daerah di era modern tidak cukup hanya memiliki kemampuan politik, tetapi juga harus memiliki kapasitas akademik dan kemampuan berpikir strategis.
Bagindo juga menyoroti fenomena politik uang yang masih sering terjadi dalam kontestasi pilkada. Ia menilai, kandidat yang tidak memiliki kapasitas intelektual biasanya lebih mengandalkan kekuatan modal dan finansial untuk memenangkan pemilihan.
“Kalau kemampuan intelektual tidak memadai atau biasa2 acapkali akan mengandalkankekuatan finansial. Artinya politik uang menjadi sangat massif sebagaiKekuatan utama sangkandidat bukan lagi gagasan atau intelektual& integritas juga kemampuan manajerial maupun leadership, tetapi isi tas semata ,dan masa depan daerah ini jadi taruhanya.
Karena itu, ia berharap partai politik di Sumsel mulai memperketat proses seleksi calon kepala daerah. Menurutnya, parpol tidak seharusnya hanya mempertimbangkan faktor elektabilitas atau kemampuan finansial kandidat, tetapi juga harus melihat latar belakang pendidikan dan kualitas akademiknya.
Bagindo bahkan mendorong adanya pengecualian atau pengaturan khusus dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, khususnya untuk Sumatera Selatan. Meski mengakui revisi undang-undang bukan perkara mudah, ia menilai perlu ada dorongan moral dan politik dari masyarakat sipil, organisasi keagamaan, hingga partai politik untuk meningkatkan standar kualitas calon pemimpin daerah.
Ia menyebut dukungan organisasi besar seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) dapat menjadi kekuatan moral agar partai politik lebih selektif dalam menentukan calon gubernur, wali kota, maupun bupati.
“Kalau memang sulit mengubah undang-undang, minimal ada semacam kesepakatan komunal bersama di Sumsel bahwa calon kepala daerah harus memiliki kapasitas akademik yang baik. Partai politik harus ekstra kritis dan selektif,” ujarnya.
Bagindo menegaskan bahwa syarat pendidikan tinggi tersebut tidak harus diterapkan untuk semua jabatan politik. Ia menyebut persyaratan khusus itu cukup diterapkan bagi posisi kepala daerah seperti gubernur, wali kota, dan bupati karena jabatan tersebut memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Sementara untuk anggota legislatif seperti DPRD, ia menilai aturan yang berlaku saat ini masih dapat dipertahankan.
Bagindo berharap ke depan, terutama menjelang Pilkada 2030, muncul kesadaran kolektif di Sumatera Selatan untuk menghadirkan calon-calon kepala daerah yang benar-benar memiliki kapasitas & kwalitas intelektual, integritas, serta visi pembangunan yang kuat.
“Ke depan kita ingin yang tampil dalam pilkada adalah figur-figur terbaik. Minimal lulusan S2 dari perguruan tinggi berakreditasi A atauunggul dengan kemampuan akademik yang baik. Sumsel membutuhkan pemimpin yang mampu berpikir besar dan membawa daerah ini lebih maju,” katanya.#udi