Palembang, BP- Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan (Sumsel), HM Giri Ramanda N Kiemas, menegaskan bahwa kebijakan larangan angkutan batu bara di jalan umum harus mengedepankan kepentingan publik serta didasarkan pada perhitungan dampak yang matang.
Menurut Giri, apabila produksi batu bara di Sumatera Selatan masih terus berjalan, maka kebijakan pelarangan angkutan di jalan umum harus diiringi dengan penyediaan solusi alternatif yang jelas. Salah satu opsi yang dinilai realistis adalah pembangunan jalan khusus angkutan batu bara.
“Kalau kita bicara batu bara masih harus diproduksi di Sumatera Selatan, maka larangan angkutan di jalan umum harus dibarengi dengan pilihan lain. Salah satunya menyediakan jalan khusus batu bara,” kata Giri, Senin (26/1/2026).
Namun demikian, Giri mengingatkan agar solusi jalan khusus tersebut benar-benar terealisasi sebelum larangan diberlakukan secara penuh. Pasalnya, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak luas, baik bagi pelaku usaha maupun bagi keuangan daerah.
“Kita harus melakukan asesmen secara menyeluruh terkait dampak kebijakan larangan ini, baik bagi pengusaha maupun terhadap APBD kabupaten/kota dan provinsi. Semua itu harus dipikirkan,” ujar mantan anggota DPRD Sumsel tersebut.
Giri juga menyinggung opsi distribusi batu bara melalui jalur kereta api. Meski menjadi alternatif, menurutnya kapasitas jalur dari area tambang ke stasiun serta slot angkutan kereta api saat ini masih belum memadai.
“Jangan sampai kebijakan larangan ini justru mandul, lalu dicabut kembali karena muncul dampak lain, terutama jika sampai mengganggu kepentingan nasional,” tegasnya.
Ia mencontohkan, sejumlah perusahaan batu bara di Sumsel merupakan pemasok utama bagi Perusahaan Listrik Negara (PLN). Apabila distribusi terganggu akibat keterbatasan moda angkutan, hal tersebut berpotensi mengganggu pasokan listrik nasional.
“Jika jalan umum ditutup, angkutan kereta api tidak mencukupi, lalu stok batu bara PLN menipis, tentu ini akan berdampak langsung pada pasokan listrik,” kata Giri.
Politisi PDI Perjuangan ini berharap pemerintah melakukan analisis dampak secara komprehensif sebelum menerapkan larangan tersebut, agar kebijakan yang diambil benar-benar efektif dan tidak merugikan berbagai pihak.
“Kita tidak bisa mengambil kebijakan secara terburu-buru hanya ingin cepat dan terlihat melakukan aksi. Dampak dan langkah mitigasinya harus dipikirkan dengan baik, agar tidak ada pihak yang dirugikan dan kepentingan nasional tetap terjaga,” katanya.#udi