Pemprov Sumsel dan BAM DPR RI Perkuat Langkah Bersama Selesaikan Konflik Lahan di Empat Lawang dan OKU Timur
Palembang,BP- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) bersama Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI memperkuat komitmen untuk menuntaskan konflik agraria yang terjadi di Kabupaten Empat Lawang dan Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur).
Komitmen tersebut mengemuka saat Gubernur Sumsel H. Herman Deru menerima kunjungan kerja Ketua BAM DPR RI H. Ahmad Heryawan beserta jajaran di Aula Bina Praja Pemprov Sumsel, Senin (26/1/2026), guna menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait konflik pertanahan.
Gubernur Herman Deru menyampaikan bahwa konflik agraria yang terjadi di dua kabupaten tersebut telah berlangsung lama dan belum menemukan solusi yang tuntas hingga saat ini.
Ia mengungkapkan, persoalan tersebut bahkan sudah muncul sejak dirinya masih menjabat sebagai Bupati OKU Timur pada tahun 2006, namun hingga kini terus berkembang dan meluas.
“Masalah ini sudah terlalu lama berlarut-larut. Luasan lahan sengketa justru semakin bertambah. Karena itu, kami berharap pertemuan ini menjadi titik awal penyelesaian yang konkret dan berkeadilan,” kata Herman Deru.
Menurutnya, kehadiran BAM DPR RI menjadi harapan besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat, mengingat persoalan agraria membutuhkan keterlibatan langsung pemerintah pusat.
Ia menegaskan, Pemprov Sumsel siap mengikuti arahan dan kebijakan pemerintah pusat serta DPR RI dalam menyelesaikan konflik tersebut secara menyeluruh.
Herman Deru juga menyoroti kebijakan nasional seperti pembentukan Satgas Pertanahan dan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menjadi payung hukum penyelesaian konflik agraria di berbagai daerah.
Ia menyebutkan, ribuan desa di Indonesia beririsan dengan kawasan hutan, sehingga berpotensi menimbulkan konflik lahan jika tidak ditangani secara serius.
“Tanah dan sumber daya agraria sangat menentukan keberlangsungan hidup masyarakat. Oleh sebab itu, penyelesaiannya harus adil dan mengedepankan kepentingan bersama,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua BAM DPR RI H. Ahmad Heryawan mengatakan bahwa kunjungan kerja ke Sumsel merupakan respons atas aspirasi masyarakat Kabupaten Empat Lawang yang merasa terdampak konflik lahan.
Ia menjelaskan, BAM DPR RI memandang perlu untuk hadir langsung ke daerah guna menggali informasi secara komprehensif dari seluruh pihak terkait.
Selain persoalan penguasaan lahan perkebunan, BAM juga menerima laporan dugaan ketidakadilan pengelolaan lahan dan kriminalisasi terhadap pengurus koperasi masyarakat.
Ahmad Heryawan menegaskan, seluruh temuan lapangan akan dibahas bersama pimpinan DPR RI dan ditindaklanjuti oleh komisi-komisi terkait sesuai kewenangannya.#udi