Palembang, BP- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar Rapat Paripurna ke-24 dengan agenda penyampaian penjelasan terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD Sumsel , yakni Raperda tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) dan Raperda tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Rapat tersebut berlangsung di Gedung DPRD Sumsel, Senin (20/10/2025).
Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumsel H. Nopianto, S.Sos., M.M., didampingi Wakil Ketua Raden Gempita dan Ilyas Panji Alam.
Turut hadir dalam kesempatan itu Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Dr. H. Edward Chandra, serta unsur Forkopimda Sumsel.
Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumsel, Oktaviansyah, menjelaskan bahwa kedua raperda usulan inisiatif DPRD Sumsel merupakan bagian dari program pembentukan peraturan daerah tahun 2025 yang bertujuan memperkuat pelayanan publik dan memperkokoh karakter kebangsaan di Sumatera Selatan.
Tentang Raperda tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, menurutnya raperda pertama, yakni tentang kesejahteraan lanjut usia, lahir dari kesadaran bahwa warga lanjut usia merupakan bagian penting dari masyarakat yang memiliki hak, potensi, dan peran dalam pembangunan daerah. Pemerintah daerah, melalui regulasi ini, diharapkan mampu memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan pelayanan yang layak bagi para lansia.
“Raperda ini bertujuan memperpanjang usia harapan hidup, meningkatkan kemandirian, serta menjamin kesejahteraan para lansia agar tetap produktif dan bermartabat,” jelas Oktaviansyah.
Ia juga menambahkan bahwa rancangan ini akan menjadi payung hukum bagi pemerintah provinsi dalam memberikan perhatian khusus kepada warga lanjut usia, baik melalui program sosial, layanan kesehatan, maupun dukungan ekonomi dan budaya. Selain itu, raperda ini juga diharapkan dapat memperkuat nilai-nilai kekeluargaan dan kearifan lokal di tengah masyarakat Sumsel.
Mengenai Raperda tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menurutnya disusun sebagai upaya memperkuat semangat nasionalisme dan menjaga kerukunan di tengah keberagaman masyarakat Sumsel.
Menurut Oktaviansyah, kemajemukan suku, agama, adat, dan budaya di Indonesia menjadi kekuatan, tetapi juga berpotensi menimbulkan perbedaan yang dapat memicu konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan menjadi sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
“Melalui raperda ini, diharapkan dapat terbentuk masyarakat Sumatera Selatan yang berkarakter kuat, toleran, dan menjiwai nilai-nilai Pancasila,” katanya.
Oktaviansyah menegaskan, kedua raperda inisiatif tersebut diharapkan dapat segera dibahas lebih lanjut bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan agar dapat disahkan menjadi peraturan daerah. “Dengan adanya payung hukum ini, DPRD berharap kesejahteraan sosial dan kesadaran ideologis masyarakat Sumsel dapat semakin kokoh dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Wakil Ketua DPRD Sumsel H Nopianto mengatakan, rapat paripurna diskor sampai Jumat (24/10/2025) dengan agenda pendapat Gubernur Sumsel.#udi