Jangan Biarkan Wartawan Duduk di Lantai: Sebuah Cermin Martabat Bangsa

DI tengah gempuran berita bohong dan ledakan informasi dari media sosial, profesi wartawan seharusnya menjadi pilar peradaban yang paling dihormati. Namun, apa jadinya jika para penjaga fakta justru harus duduk di lantai, menunggu di luar pagar, dan berebut sinyal untuk menyimak pernyataan resmi pemerintah?

Itulah yang kerap terjadi, bahkan di jantung kekuasaan negeri ini. Istana Negara.

Ada ironi yang tak bisa disembunyikan. Negara yang bangga menyebut dirinya demokratis, tapi memperlakukan para jurnalis seperti pengemis informasi. Sementara di negara-negara yang demokrasinya sudah matang, ruang konferensi pers adalah tempat terhormat. Bukan ruang tunggu darurat atau pojok sempit dengan kabel menjuntai.

Menghormati wartawan bukan sekadar soal etika kerja, tapi soal bagaimana kita menempatkan diri dalam peta peradaban dunia. Wartawan bukanlah pelengkap acara kenegaraan, bukan juga figuran dalam sinetron kekuasaan. Mereka adalah saksi sejarah, pencatat zaman, dan penghubung antara kekuasaan dan rakyat.

Tentu, tidak semua beban harus dipikul pemerintah. Masyarakat juga punya peran penting. Di era yang serba cepat ini, publik kadang tergoda untuk lebih menghargai konten viral ketimbang karya jurnalistik yang penuh riset. Kita mulai lupa bedanya antara opini dan laporan, antara buzzer dan wartawan. Padahal, keberadaban publik dimulai dari menghargai proses mencari kebenaran.

Organisasi seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) juga harus lebih vokal. Bukan hanya mengadakan pelatihan atau seminar, tapi juga memperjuangkan tata ruang kerja yang layak, sistem akreditasi yang adil, dan perlindungan hukum yang konkret bagi para jurnalis. Media massa pun tak boleh pelit memberi ruang tumbuh bagi para reporternya. Bukan hanya menuntut berita eksklusif, tapi juga menyediakan lingkungan kerja yang sehat dan suportif.

Dan tentu, wartawan sendiri juga harus menjaga kualitasnya. Di tengah persaingan algoritma, ada godaan besar untuk mengejar sensasi daripada substansi. Tetapi integritas tetaplah investasi terbaik untuk martabat profesi ini. Mereka yang teguh pada etika, yang menyandingkan keberanian dengan kebijaksanaan, akan dikenang jauh lebih lama daripada mereka yang hanya mengejar klik.

Lihatlah jejak Adam Malik, Harmoko, Goenawan Mohamad, Leila S. Chudori—mereka adalah contoh bagaimana wartawan bisa menjelma menjadi tokoh bangsa. Bukan karena mereka terkenal, tapi karena mereka menulis dengan hati, bekerja dengan idealisme, dan tetap berdiri tegak bahkan di tengah tekanan.

Pertanyaannya sekarang: apakah kita ingin melahirkan lebih banyak Adam Malik baru? Atau kita puas melihat generasi jurnalis duduk di lantai dengan naskah di tangan dan tidak dianggap?

Memuliakan wartawan bukan soal mewahnya karpet atau megahnya ruangan konferensi. Ini soal menghargai proses berpikir, kerja keras menggali fakta, dan keberanian menyuarakan kebenaran.

Dan mari kita jujur: bangsa yang tidak mampu menghormati jurnalisnya, besar kemungkinan juga tidak menghormati kebenaran.

Jadi, sebelum kita bangga pada kekuatan ekonomi atau proyek mercusuar, mari tengok dulu: apakah kita sudah menyiapkan kursi untuk mereka yang setiap hari menyalakan lentera akal sehat bangsa?

Sebab martabat wartawan adalah cermin dari martabat bangsa itu sendiri. #

)* Penulis adalah Dewan Penasehat AMKI Pusat dan LKBH PWI Pusat, Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Banten