Tim Advokasi Hukum Bacawako Yudha Pratomo Mahyudin  Minta Netralitas Pemkot Palembang di Pilwako

75
Ketua Tim Advokasi Hukum bakal Calon Walikota Palembang Yudha Pratomo Mahyuddin Dolly Reza P  didampingi anggota tim, Robby Adriansyah serta tim pemenangan Dedek Chaniago, Selasa (25/6).(BP/udi)

Palembang, BP- Tim Advokasi Hukum bakal Calon Walikota (Bacawako)  Palembang Yudha Pratomo Mahyuddin mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) di kota Palembang  untuk berlaku netral dalam pemilihan walikota (Pilwako) Palembang tahun 2024.

“Kontestasi pilkada pada hakikatnya adalah memilih pemimpin yang berkualitas, mempunyai visi dan misi serta program yang mampu dikritisi, apakah rasional atau tidak untuk diwujudkan? Sehingga apa yang menjadi masalah ditengah2 masyarakat/pemilih dapat diselesaikan setidaknya berkurang, masalah pengangguran, pendidikan yang sulit dan mahal, mahalnya biaya kesehatan dan masalah perkotaan yaitu sampah dan banjir disepanjang tahun,” kata Ketua
Tim Advokasi Hukum bakal Calon Walikota Palembang Yudha Pratomo Mahyuddin Dolly Reza P  didampingi anggota tim, Robby Adriansyah serta tim pemenangan Dedek Chaniago, Selasa (25/6).
Namun menurutnya Pilwako Palembang yang  akan dilaksanakan agustus, fakta dilapangan sudah banyak bakal calon kepala daerah sudah menebar pesona berupa alat peraga yang tersebar mulai dari jalan protokol sampai ke kampung (RT/RW), bakal calon sibuk dgn popularitas hansich/semu, jargon, photo.
“Hanya segelintir yang menawarkan program kerja ketika terpilih, apa yang akan dilakukan? Dari beberapa bakal calon ada yang menarik, yaitu masifnya alat peraga yang tersebar seorang yang sebelumnya menjabat PJ kepala Daerah,” katanya.
Seiring berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah Definitif kota Palembang, menurutnya otomatis terjadi masa transisi sampai terpilihnya kembali Kepala Daerah melalui kontestasi Pemilukada.
“Untuk itulah dalam hal ini Mendagri menunjuk Pj dalam rangka memastikan pemerintahan berjalan normal. Menariknya khusus di Kota Palembang sudah dua kali terjadi pergantian Pj, apakah Pj sebelumnya bermasalah, urgensi dua kali penggangkatan Pj ini menjadi pertanyaan dikalangan masayarakat. Ada apa? Katanya.
Apalagi menurutnya diketahui saat ini ternyata Pj Palembang  sebelumnya dan kini menjadi Sekda Palembang  ternyata akan ikut dalam kontestasi Pilkada, berdasarkan pernyataan dibeberapa media mainstream dan ini juga terlihat dari sebaran alat peraga kampanye yang masif dilakukan pada saat beliau menjabat sebagai Pj Palembang.
“Dengan dilantiknya Pj Palembang yang baru  maka bakal calon walikota Palembang adalah mantan Pj Palembang tapi sampai saat ini tetap memegang kendali tertinggi di karir pemerintahan, patut diduga akan terjadi penyalahgunaan anggaran APBD dan bukan tidak mungkin akan ada intetvensi kepada struktur pemerintahan dibawahnya seperti Dinas, Camat, lurah bahkan RT/RW, seperti yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Pasal 8 ayat 1 sampe 4 tentang Disipilin Pegawai Negeri Sipil yang ancamannya mulai dari sanksi administrasi sampai pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS,” katanya.
Karena itu sebagai  salah satu bakal calon kontestan pilkada kota Palembang , pihaknya meminta Mendagri untuk mengingatkan aparatur sipil negara untuk berlaku netral sesuai dengan SKB  yang diterbitkan Pemerintah yang ditanda tangani Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada Kamis (22/9), di Kantor Kementerian PAN RB Jakarta.
“Kami mengingatkan Pj Kota Palembang, beserta unsur muspida dibawahnya untuk bersikap netral dalam kontetasi Pilkada Kota Palembang Tahun 2024. 3. Menuntut Pol PP untuk segera menertibkan alat peraga kampanye yang mengatasnamakan PJ dan logo Pemerintah Kota Palembang,” katanya.

Pihaknya mengajak masyarakat untuk bersama sama menciptakan pilkada yang damai, sejuk tanpa intervensi dari pihak manapun.

Sebelumnya Ratu Dewa mengaku siap memproses sanksi jika ada ASN baik camat, lurah, ataupun pejabat OPD yang memihak salah satu calon.

Baca Juga:  AMS Kawal Ranperda RTRW Sumsel Sebut NA  Ranperda RTRW Sumsel  2023-2042 Struktur Penyusun Tidak Jelas, Isinya Asal-Asalan

“Saya belum dapat laporan resmi, tapi jika benar saya akan tanyakan langsung kepada penyelenggara pemilu baik KPU ataupun Bawaslu bagaimana kebenaran informasi yang didapat,” katanya beberapa waktu yang lalu.

Ratu Dewa mengatakan, sesuai mekanisme yang ada, ada tahapan yang akan dilakukan saat ada laporan mengenai ASN ataupun non PNSD. “Jika benar ada mekanismenya kita minta Inspektorat selaku petugas internal untuk BAP, setelah saya dapatkan informasi secara formal langsung di bawa ke Forum Penjatuhan Hukuman Disiplin,” katanya.#udi

Baca Juga:  Ponpes Aulia Cendekia Latih Ustadz dan Ustadzah Menulis Untuk Media

 

Komentar Anda
Loading...